Pengurus Apkasi 2025-2030 Resmi Dikukuhkan, Bupati Lahat Bursah Zarnubi Jadi Ketua Umum

detikai.com, Jakarta Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) resmi dikukuhkan pada Kamis (17/7/2025) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, terpilih untuk memimpin Apkasi periode 2025-2030 sebagai ketua umum (ketum).

Bursah terpilih setelah Apkasi melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) keenam tahun 2025 nan digelar pada 30 Mei 2025 di Minahasa Utara.

Selain ketua umum, salah satu keputusannya nan lain adalah menetapkan sekretaris jenderal (sekjen) Apkasi masa bhakti 2025-2030. Hasilnya, Bupati Minahasa Utara Joune J.E. Ganda terpilih sebagai sekjen.

Pengukuhan Dewan Pengurus Apkasi 2025-2030 ini dihadiri langsung oleh sejumlah menteri dan personil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Di antaranya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian nan memimpin langsung pengucapan janji pengukuhan majelis pengurus Apkasi 2025-2030.

Hadir pula Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Samsurijal, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, hingga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.

Ketua Umum Apkasi 2025-2040, Bursah Zarnubi, mengatakan pengukuhan majelis pengurus Apkasi nan baru menjadi momentum krusial menjadi wadah mempererat hubungan antara pemerintah wilayah dengan pemerintah pusat. Dia berharap, melalui Apkasi hubungan pemerintah wilayah dengan pemerintah pusat bakal semakin harmonis.

"Kita dengan pemerintah pusat nan kadang-kadang harmonis, bersalaman-bersalaman, tapi kadang-kadang ada ketegangan, terutama di dalam perbedaan kepentingan memandang undang-undang maupun praktik-praktik kita bernegara," kata Bursah.

Selain itu, Bursah menyampaikan Apkasi juga merupakan lembaga nan strategis. Apkasi, kata dia lahir sebagai instrumen mengintensifkan dan mengefektifkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999.

"Karena itu kehadiran Apkasi bukan sesuatu perihal nan baru, bukan sesuatu perihal nan tidak penting, tapi memang direncanakan oleh pemerintah pada waktu itu untuk mengawal penyelenggaraan otonomi wilayah di seluruh wilayah Indonesia," ucap Bursah.

Apkasi Tuntut Pemerintah Serius Pertahankan Pilkada Langsung