Pengelola: Kegiatan Komunitas Nonkomersial Di Kawasan Gbk Gratis

Jakarta, detikai.com --

Pengelola Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, memastikan aktivitas organisasi nan berkarakter nonkomersial di area olahraga nasional itu tak bakal dikenakan pungutan alias tarif.

Demikian dikutip dari akun media sosial IG resmi GBK, love_gbk nan diunggah Jumat (4/7) malam.

Keterangan itu menyertai unggahan foto nan menunjukkan kebersamaan pascadialog antara pengelola area GBK dan Komunitas Bermain.

"Dalam obrolan ini, disampaikan bahwa Komunitas Bermain berkarakter non-komersial dan tidak bermaksud untuk mencari keuntungan. Oleh lantaran itu, aktivitas nan dilakukan oleh Komunitas Bermain maupun organisasi lain nan non-komersial tidak dikenakan tarif, selama sesuai dengan ketentuan dan tidak mengganggu ketertiban umum. Namun, jika penggunaan area berkarakter eksklusif alias bersponsor, maka bakal dikenakan tarif sesuai aturan," demikian dikutip dari akun IG GBK.

Pengelola GBK menyatakan berbareng Komunitas Bermain telah melakukan perbincangan nan konstruktif dan terbuka hingga tercapai kesepahaman antara kedua belah pihak.

"Kami telah menyelesaikan segala corak miskomunikasi dan menyatakan komitmen untuk saling menghormati patokan serta menjaga kenyamanan berbareng di area publik GBK," kata pengelola GBK.

Pengeloa GBK pun berterima kasih atas pengertian dan kontribusi semua pihak dalam menjaga area olahraga nasional itu.

"Terima kasih atas pengertian dan kontribusi semua pihak. GBK milik bersama. Yuk saling jaga," pungkas dalam unggahan mereka.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya viral unggahan aktivitas organisasi bermain di area GBK nan dimintai biaya namalain ditarif hingga sekitar Rp1,9 juta. Dalam unggahan di akun media sosial itu, akun Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun disinggung.

"Kegiatan organisasi bermain GRATIS dan semua orang boleh main. Aktivitas cuman permainan tradisional. tapi dipalakin sampe 1.9jt/kegiatan? Terus buat apa bayar pajak? kita juga ga pake lapangan khusus. tolong Pak gub @pramonoanung. di Bandung aja kita bisa aktivitas gratis," tulis akun tersebut.

"Tiap Jumat aktivitas gratis, kita tetap perhatiin blockingan biar ga usik akses jalan, ga pake speaker, panitia semua sukarela. tetap diperas tiap minggu kudu bayar 1.9jt? bjir. repot banget mau main bareng doang. Terus buat apa dibikin taman dan lainnya?" ujarnya

Merespons namanya nan disinggung, pada Jumat kemarin, Pramono meluruskan bahwa pengelolaan GBK tak dikelola Pemprov DKI melain kan pemerintah pusat melalui Kemensetneg. Atas dasar itu, dia menegaskan Pemprov DKI tak bisa turun tangan mengenai dugaan pungutan terhadap aktivitas organisasi di area GBK.

Walaupun demikian, dia menyatakan bakal mempersilakan para organisasi untuk beraktivitas di akomodasi Pemprov DKI seperti Jakarta International Stadium (JIS) dan Velodrome.

"Kalau di GBK enggak bisa, pindah saja kita di JIS alias Velodrome. Kami beri kebebasan," kata Pramono di Jakarta Pusat, kemarin seperti dikutip dari Antara.

Sementara itu, beberapa waktu lalu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah meminta agar aset GBK dikelola Danantara. Oleh lantaran itu, pihaknya pun mempersiapkan teknis pengalihan aset nan sebelumnya dikelola kementeriannya itu dengan berkoordinasi berbareng Kementerian BUMN, Kemenkeu, dan Danantara.

"Terkait aset area GBK nan bakal dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden dari saat beliau memberikan pengarahan dalam aktivitas townhall Danantara beberapa hari nan lalu," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4).

Kemudian pada awal Juli ini, merespons keluhan komunitas, Wamenpora Taufik Hidayat menegaskan tidak ada pungutan termasuk tarif nan diberlakukan resmi terhadap organisasi maupun aktivitas nonkomersial di GBK.

"Nanti kami crosscheck ke area GBK melalui nan mengenai bahwa itu tak boleh. Selama ini kan memang tak ada, olahraga ya olahraga saja, selain itu nan resmi, sewa ya monggo. Tapi jika nan olahraga terus dikenakan kayak begitu, dilaporkan saja jika memang ada bukti ada bukti apa semua, jika enggak sesuai aturan," kata eks pebulutangkis nasional tersebut di Kemenpora, Selasa (1/7) seperti dikutip dari detik.com.

Terpisah, pada hari nan sama Kepala Divisi Humas GBK Asep Triyadi meluruskan bahwa aktivitas organisasi dan nonkomersial di area itu tak dikenakan biaya. Dia mnegaskan kompleks GBK adalah area nan didedikasikan untuk dimanfaatkan oleh semua orang.

Asep menyampaikan, pengenaan tarif diberlakukan hanya untuk aktivitas nan berkarakter komersial.

"GBK menghargai kepercayaan dan support masyarakat sebagai ruang publik inklusif, kami berkomitmen untuk mendorong keterlibatan sosial dan pengembangan komunitas, sehingga tercipta sinergi positif antara GBK dan organisasi dalam mewujudkan akomodasi publik nan inklusif dan berkelanjutan," katanya kepada wartawan.

Dia pun mengaku PPKGBK telah berkomunikasi langsung dengan organisasi mengenai soal keluhan penarikan tarif untuk aktivitas di area tersebut.

(kid)

[Gambas:Video CNN]