Pengamat Nilai Seruan Tarik Dana Massal Di Bank Merugikan Semua Pihak

Jakarta, detikai.com - Belakangan ini, ramai rayuan menarik biaya secara massal dari bank-bank BUMN, sebagai corak kekhawatiran dari pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Namun, aktivitas itu dapat menimbulkan beragam kerugian ke beragam pihak, termasuk ke masyarakat sendiri.

Bahkan, pengamat menilai aktivitas nan viral di media sosial itu bisa dikatakan termasuk black campaign alias kampanye gelap dengan langkah membikin rumor tanpa kebenaran nan jelas, nan kemudian bisa merugikan perekonomian nasional.

Menurut pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah, pengguna tidak perlu cemas dengan bank-bank BUMN. Karena saat ini, mereka tetap mempunyai esensial nan sangat baik.

"Tidak ada nan perlu dikhawatirkan. Apalagi mereka juga dijamin LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)," kata Piter baru-baru ini, dikutip Selasa (25/2/2025).

Ia mengatakan rayuan penarikan biaya tersebut kudu dikoreksi lantaran berpotensi juga merugikan masyarakat kelas bawah.

"Keberadaan Danantara tidak ada hubungannya dengan keahlian himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Justru rayuan menarik biaya itu bisa menyebabkan gejolak sistem finansial secara keseluruhan," pungkasnya.

Piter melanjutkan, akibat dari rayuan tarik biaya di bank BUMN juga bisa berpengaruh ke bank mini nan bakal terkena akibat negatif. Ia menjelaskan andaikan ada bank-bank lain nan memanfaatkan rumor rayuan menarik biaya ini untuk kepentingan bank mereka, perihal tersebut bisa menimbulkan akibat nan sistemik.

Terpisah, Pakar IT dan Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi beranggapan bahwa tidak hanya masyarakat nan dirugikan dengan tindakan tarik biaya besar-besaran dari Bank BUMN ini. Tetapi juga pemerintah.

Heru mengatakan pemerintah kudu menanggapi seruan masyarakat ini dengan banget bijak dan secara hati-hati. Menurutnya, reaksi masyarakat ini terjadi lantaran banyak tanda tanya dari publik mengenai penyelenggaraan Danantara, nan bisa berakibat ke banyak perihal jika tidak disikapi dengan baik.

"Jadi saya memandang bahwa komunikasi pemerintah kudu satu pintu dan satu orang. Kalau saat ini kan semua kementerian lembaga berkomentar, PCO semua orangnya juga berkomentar dengan bahasa nan berbeda-beda. Sehingga ini kemudian membikin publik kebingungan, apalagi bukan hanya kebingungan namun juga kemarahan," pungkas Heru saat dihubungi detikai.com, Jumat (21/2/2025).

Ia berambisi masyarakat tidak melakukan bank rush pada bank-bank BUMN, agar dampaknya tidak melebar. Lantas, pemerintah kudu memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa Danantara bakal dikelola dan ahli serta ada kepastian norma dalam pelaksanaannya.

(fsd/fsd)

Next Article Jelang Pembentukan Danantara, Kok Saham BUMN Kompak Ambruk?