Pemprov Jakarta Batasi Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Untuk 30 Orang Perhari

detikai.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta membatasi jasa pemeriksaan kesehatan gratis untuk 30 orang per hari sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) guna menghindari antrean membludak.

"Tahap awal, Kementerian Kesehatan sudah menentukan kuota 30 orang, kami bakal membatasi kuota sampai 30," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, melansir Antara, Minggu (9/2/2025).

Meski begitu, lanjut dia, Pemprov Jakarta tak menutup kemungkinan untuk menerima jumlah pasien pemeriksaan kesehatan cuma-cuma lebih dari kuota nan disediakan.

"Kalau kami bisa melayani lebih dari itu kami bakal buka kuota lebih dari itu," ucap Ani.

Dia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan cuma-cuma merupakan langkah untuk mengurangi akibat kesehatan, mendeteksi awal beragam penyakit, serta mencegah kematian nan tidak perlu dan dapat dicegah.

"Pada tahap awal, sebanyak 44 Puskesmas di kecamatan se-Jakarta telah siap untuk melayani penduduk nan bakal menjalani cek kesehatan gratis. Begitu juga dengan tenaga kesehatan maupun sarana dan prasarana," terang Ani.

Pemprov Jakarta, menurut dia, menyiagakan petugas kesehatan nan saat ini tersedia sehingga tak ada penambahan jumlah personel.

"Kami sudah melakukan simulasi, sudah menghitung dan sejauh ini kami berkesimpulan sudah bisa dilakukan dengan sumber daya nan ada," terang Ani.

Dia menyebut, masyarakat nan mau memanfaatkan cek kesehatan cuma-cuma dapat mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile (SSM).

Setelah itu, lanjut dia, mengisi info profil secara lengkap, dan memilih tempat pemeriksaan seperti di puskesmas alias klinik nan terdaftar di SSM.

"Langkah berikutnya memilih tanggal pemeriksaan nan dapat dipilih saat hari H ulang tahun sampai 30 hari setelah hari ulang tahun (H+30). Masyarakat wajib mengisi blangko skrining berdikari setelah mendapatkan notifikasi di aplikasi SSM pada H-7," papar Ani.

Pemerintah Indonesia berencana memberikan 'kado ulang tahun' kepada seluruh masyarakat dalam corak pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini, nan dijadwalkan mulai melangkah Februari ini, mencakup beragam pemeriksaan kesehatan dasar, seperti tekana...

Selanjutnya, sambung Ani, masyarakat bisa datang ke Puskesmas alias klinik sesuai tempat dan tanggal nan telah dipilih di aplikasi tersebut.

Dalam pelaksanaan, masyarakat bakal langsung diarahkan pada ruang jasa sesuai kategori usia.

"Di Puskesmas itu ruang layanannya sudah dibagi per lantai sesuai klaster. Kalau anak-anak dibawa ke lantai anak-anak. Kalau dewasa ke lantai dewasa. Itu untuk memecah antrean juga," kata Ani.

Setelah diperiksa dan ditemukan akibat penyakit tertentu, masyarakat bakal dianjurkan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Kalau sakit, sakitnya bisa diobati di Puskesmas, kami langsung lakukan pengobatan di Puskesmas. Kalau kudu akses RSUD, ya ke RSUD melalui skema JKN," tutup Ani.

Sebelumnya, Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bakal dimulai pada 10 Februari 2025. Kamar Dagang Indonesia (Kadin) pun siap berdampingan tangan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mensukseskan program ini.

Untuk menjamin kelancaran program, Kemenkes telah melakukan koordinasi dengan Bupati, Wali Kota, hingga Gubernur dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Jadi kita bakal jalankan tanggal 10 dan Kadin, lantaran juga pegawainya kan banyak banget nih di Kadin, jutaan orang saya rasa ya Pak Anin ya saya rasa, nah itu bisa bantu agar semua karyawan, karyawati, dan keluarganya juga bisa menjalankan pemeriksaan kesehatan cuma-cuma ini," jelas Menkes Budi Gunadi.

"Dan sebagian jika bisa, jadi enggak usah menunggunin puskesmas, gitu bisa di tempatnya Kadin sendiri, kelak kita corak kerjasamanya kita bicara nanti," sambungnya.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menilai program PKG ini sangat sejalan dengan peran Kadin.

"Tadi kita belajar banyak kita datang memang dengan niat untuk bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan kita memandang program pemeriksaan kesehatan cuma-cuma ini memang betul itu nan terluas alias terbesar skala untuk Pak Presiden Prabowo, lantaran 295 juta orang kan," ujar Anindya.

"Jadi kita memandang campuran dari PKG, tadi bicara Pak Menteri tuberculosis sampai kepada investasi di bagian kesehatan itu luar biasa sangat cocok dengan peran Kadin," sambungnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia David Lutama menambahkan bahwa di instansi Kadin sudah ada aktivitas Medical Check Up (MCU) rutin. PKG diharapkan dapat terintegrasi ke dalam program MCU nan sudah ada.

"Tapi nan diselaraskan dulu lantaran PKG itu kan setiap instansi melakukan MCU karyawan, kita bakal menggunakan PKG ini, jadi enggak langsung ada pemeriksaan tapi sudah. Jadi menambahkan, jika di instansi melakukan pemeriksaan seperti PKG belum," ungkap David.

"Tapi kan setiap pegawai instansi itu melakukan MCU di dalam check up ya medical check up, nah di dalam MCU itu kita harapkan PKG itu ada di dalamnya sehingga enggak duplikasi," pungkasnya.

Dinas Kesehatan Kota Depok sedang mempersiapkan penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). PKG merupakan salah satu program Presiden Prabowo Subianto nan memberikan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat nan berulang tahun.

"Kami terus persiapan, sembari menunggu launching kementerian," ujar Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Depok, Umi Zakiati saat dihubungi detikai.com, Kamis 6 Februari 2025.

Dinas Kesehatan Kota Depok sebelumnya sudah melakukan uji coba PKG di Puskesmas Beji. Pada uji coba tersebut, terdapat beberapa pertimbangan dan sejumlah aktivitas nan perlu dimaksimalkan dan tepat penanganan.

"Kami sedang susun mapping sasaran, penyediaan logistik nan sudah ada, SOP," jelas Umi.

Dinas Kesehatan Kota Depok berupaya melakukan kompilasi pencatatan pelaporan pada PKG. Hal itu dikarenakan sistem dari Kementerian Kesehatan tetap pengembangan.

"Setelah itu segera kami sosialisasikan ke Puskesmas, agar mempunyai standar jasa nan sama," terang Umi.

Nantinya, penyelenggaraan PKG bakal dilaksanakan secara serentak di seluruh Puskesmas di Kota Depok. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kota Depok sedang melakukan pendataan peralatan lenyap pakai nan bakal digunakan pada PKG.

"Ya, sedang di info (barang lenyap pakai)," kata Umi.