Pemerintah Siapkan Aturan Ai Yang Mengikat, Ini Kata Nezar Patria

Jakarta, detikai.com - Pemerintah Indonesia menyiapkan pendekatan unik untuk merespons perkembangan teknologi kepintaran buatan (AI) nan kian masif. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan AI membawa banyak manfaat, tetapi juga ada akibat nan perlu diantisipasi.

"Kami sekarang sedang menyusun patokan nan mengikat secara norma untuk memitigasi akibat dan mendorong pengembangan AI nan positif," kata Nezar dalam aktivitas detikai.com Tech & Telco Summit 2025, Jumat (21/2/2025).

Sejauh ini, pemerintah sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai etika AI nan diterbitkan pada 2023 lalu. Aturan lain juga berupa UU ITE dan UU PDP nan dijadikan referensi payung norma dalam pengembangan AI.

"Ada juga Permen PSE nan memberikan beberapa pedoman penting. Diharapkan ini bisa jadi referensi AI nan etis, aman, dan bertanggung jawab," dia menuturkan.

Lebih lanjut, Nezar mengatakan dalam tata kelola AI, pemerintah konsentrasi pada kebijakan AI nan kondusif dengan pendekatan 3P, ialah policy (kebijakan), people (talenta), dan platform.

"Untuk kebijakan, kami konsentrasi menjembatani gap nan bertindak agar bisa memberikan kepastian hukum, tetapi tidak membatasi inovasi," dia menuturkan.

Nezar mengatakan penyusunan kebijakan soal AI memakai 2 dimensi. Pertama secara mendatar mengangkat prinsip norma dasar nan bisa diatur lintas sektoral.

Kemudian pendekatan vertikal langsung ke sektor-sektor secara spesifik. Misalnya AI dipakai untuk sektor kesehatan, transportasi, dll.

Kemudian, untuk people alias sumber daya manusia (SDM), Nezar mengaku Indonesia belum kompetitif dibandingkan negara-negara lain. Untuk itu, pemerintah mendorong pengembangan talenta AI dari universitas, perusahaan teknologi, serta organisasi pengembangan AI dan masyarakat sipil.

Lebih konkrit untuk memenuhi kebutuhan talenta digital, pemerintah juga membangun 9 balai training nan disebut DTC. Fokusnya untuk masyarakat di luar Jawa.

"Membangun digital center di Papua dan beberapa kota lain di Sumatera dan Kalimantan. Kami mau menutup gap nan terjadi di Jawa dan luar Jawa soal pengembangan AI," kata dia.

Terakhir, dari segi platform, pemerintah mendorong agar mengambil teknologi dapat mendorong kerjasama untuk mengembangkan ekosistem AI nan inklusif.

(fab/fab)

Next Article Nasib X Jika Elon Musk Tak Buka Kantor di RI, Ini Kata Pemerintah