Pemerintah Bikin Satgas Khusus Buat Urus Ormas Yang Ganggu Investasi

Jakarta -

Pemerintah mulai mengambil langkah untuk mengatasi organisasi kemasyarakatan (ormas) nan dinilai bermasalah dan mengganggu suasana investasi di Indonesia. Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyatakan pemerintah bakal membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas.

Satgas ini bakal melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas bermasalah. Satgas ini terdiri dari TNI, Polri dan seluruh lembaga mengenai dalam satu komando.

"Kami bakal segera membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas serta melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas bermasalah nan mengganggu keamanan dan menghalang investasi. Satgas ini bakal melibatkan TNI, Polri, dan seluruh lembaga mengenai dalam satu komando nan terpadu dan responsif," jelas Budi Gunawan dalam keterangannya, dikutip Jumat (9/5/2025).

Budi Gunawan juga menyampaikan keberadaan ormas-ormas bermasalah telah nyata mengganggu suasana investasi dan menurunkan kepercayaan bumi upaya terhadap Indonesia beberapa waktu ini. Akibatnya, sasaran pembangunan nan ditetapkan pemerintah jadi terhambat.

"Tindakan-tindakan mereka menjadi halangan serius bagi target-target pembangunan nan telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Oleh lantaran itu, kita kudu bertindak tegas dan terukur," tegas Budi Gunawan.

Dia juga menyatakan pemerintah tidak bakal ragu menindak tegas beragam corak premanisme dan aktivitas ormas nan meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum. "Negara tidak bakal tinggal tak bersuara terhadap tindakan nan menakut-nakuti stabilitas nasional dan ketertiban sosial," kata Budi Gunawan.

Pemerintah, lewat Satgas Khusus ini juga bakal membuka kanal pengaduan nan bisa diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha.

"Semua pihak nan merasa terganggu alias mengalami tekanan dari oknum maupun golongan ormas dapat menyampaikan keluhannya melalui saluran resmi nan bakal kami siapkan. Negara kudu datang dan melindungi kewenangan masyarakat untuk beraktivitas secara aman," pungkas Budi Gunawan.

Kabar ormas nan dianggap mengganggu investasi ramai terdengar belakangan ini. Salah satunya mengenai pembangunan pabrik mobil BYD di Subang, Jawa Barat nan dikabarkan sempat diganggu tindakan premanisme oleh oknum ormas. Kabar ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar juga pernah melaporkan banyaknya ormas nan meminta jatah mengenai dengan beragam aktivitas nan dilakukan oleh para pengusaha di area industri. Misalnya mengenai dengan penetapan kavling untuk pengelolaan limbah.

"Yang namanya rebutan daripada limbah ekonomis itu sudah mulai dari penanammodal sudah milih kavling. Itu sigap sekali terdengar (oleh ormas) dan itu sudah nongkrong semua itu. Jadi udah minta jatah semua. Pak itu buat saya ya. Buat saya," kata Sanny dalam Dialog Nasional HKI di Kantor Kemenperin, Kamis (6/2/2025) nan lalu.

Sanny menambahkan mengenai perihal tersebut pengusaha sudah melakukan beragam langkah dengan melibatkan Kepala Desa untuk menentukan kavling mana nan bakal digunakan untuk pengelolaan limbah. Namun dengan cepatnya pergantian Kepala Desa membikin masalah tersebut selalu muncul.

"Misalkan ini untuk pak Mustofa udah, tapi Kepala desanya ganti, datang lagi demo minta pak Mustofa diganti menjadi pak Ali. Pusing ini. Perusahaan ini kan nggak bisa ngatur-ngatur ini. Karena ada tanggung jawabnya juga. Kita mau nunjuk catering, transportasi jika udah datang ormas susah udah. Urusan seperti itu kan kita perusahaan kudu melakukan tender dan segala macam," beber Sanny.

(acd/acd)