Peluang Besar Jokowi Gabung Psi, Kendaraan Politik Untuk Jaga Pengaruh

Jakarta, detikai.com --

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan enggan masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Jokowi secara lugas juga mengatakan dirinya lebih memilih untuk berasosiasi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

PPP dan PSI saat ini tengah sama-sama mempersiapkan gelaran pemilihan calon ketua umum mereka untuk periode mendatang.

PPP bakal memilih ketua umum pada Muktamar nan bakal digelar September 2025. Sedangkan, PSI bakal kembali memilih calon ketua umumnya pada Kongres tahun ini meski Kaesang Pangarep baru menjabat selama dua tahun sejak 2024 lalu.

"Enggak lah. Di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum nan jauh lebih baik, nan punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi," ujar Jokowi usai Salat Idul Adha di Solo, Jumat (6/6).

"Saya di PSI saja lah," imbuhnya.

Buntut pernyataan Jokowi itu, PPP mengaku tak ambil pusing. Sementara PSI menyatakan siap membuka pintu lebar bagi Jokowi.

Pernyataan Jokowi itu juga dianggap sebagai sinyal Jokowi bakal berasosiasi dengan PSI. Jokowi berkesempatan besar menjadikan PSI sebagai kendaraan politiknya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bergabungnya Jokowi ke PSI sebenarnya hanya corak formalitas semata. Sebab, selama ini Jokowi sudah sangat identik dengan PSI.

Adi menyebut ada tiga perihal kenapa Jokowi dan PSI ini identik. Pertama, selama ini kiblat politik PSI adalah Jokowi.

Kedua, pedoman konstituen PSI juga adalah orang-orang nan tegak lurus dan loyal kepada Jokowi. Dan ketiga, PSI selama ini juga menjadi garda terdepan saat Jokowi dihantam beragam kritik oleh sejumlah pihak.

"Jadi tiga perihal ini nan saya kira tanpa secara umum berasosiasi dengan PSI sekalipun darah politik, ideologi politik PSI itu ya Jokowi, bukan nan lain. Jadi memang secara tidak langsung peluangnya pasti besar gitu ya," kata Adi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/6) malam.

Namun, Adi menuturkan bergabungnya Jokowi secara resmi ke PSI merupakan perihal nan ditunggu oleh publik. Meskipun, secara informal, Jokowi dan PSI sudah merupakan satu kesatuan.

"Satu-satunya nan paling ditunggu oleh publik adalah apakah Jokowi dan PSI itu diformalkan (secara resmi) alias tidak, sudah itu saja," ucap dia.

Adi juga berpandangan Jokowi berkeinginan menjadi ketua umum PSI, dia bakal terpilih secara aklamasi. Sekalipun, pemilihannya dilakukan secara langsung.

"Karena tingkat keterpilihan Jokowi ya pasti sudah seribu persen gitulah," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengamini ada kesempatan besar bagi Jokowi berasosiasi ke PSI. Sebab, Jokowi memerlukan kendaraan politik demi menjaga legacy alias warisannya.

"Beliau memerlukan kendaraan politik dalam pengarahan merawat legacy-nya, menjaga pengaruhnya di semua pos strategi kekuasaan, baik di level pelaksana maupun legislatif," tutur Agung.

"Kalau beliau hanya pakai istilah partai perorangan atas nama pribadi saya kira itu tidak bakal bisa berjalan lama dan langgeng sehingga kendaraan politik menjadi keniscayaan," imbuhnya.

Peluang Lolos Parlemen

Adi menyebut bergabungnya Jokowi ke PSI tentu bakal membawa keuntungan. Salah satunya, membuka kesempatan PSI lolos ke parlemen.

Hal ini bertalian dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang periode pemisah parlemen (parliamentary threshold). Lewat putusan perkara nomor 116/PUU-XXI/2023, periode pemisah parlemen 4 persen tak bertindak lagi pada Pemilu 2029.

"Ya jika bicara tentang masa depan PSI jika Jokowi berasosiasi ya, ya tentu sangat menjanjikan. Intinya sangat terbuka dan ada kesempatan bagi PSI lolos ke parlemen lantaran periode pemisah parlemennya tidak lagi 4 persen," kata Adi.

Tak hanya itu, sosok Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI juga tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi publik. Kata Adi, perihal ini secara tidak langsung bakal mendorong mereka nan tetap loyal kepada Jokowi untuk ke PSI.

"Tapi at the end nan nantinya untuk menentukan apakah menjanjikan alias tidak, tentu kerja politik dan waktulah nan bakal menjawab, lantaran kan ujung tombak Pileg dan menjanjikan itu ada kerja-kerja caleg dan mesin partai," ujarnya.

Senada, Agung juga mengamini bergabungnya Jokowi ini bakal membawa untung bagi PSI dalam upaya mereka menembus parlemen.

"Karena kekurangan alias pekerjaan rumah dari PSI adalah menemukan siapa magnet figur nan kuat alias ketum nan cocok untuk mendongkrak raihan bunyi partai agar bisa masuk ke parlemen," tutur Agung.

Mimpi Partai Super TBK

Beberapa waktu lalu, Jokowi sempat menyampaikan rencananya untuk mendirikan Partai 'Super Terbuka (Tbk)'. Kata dia, maksud dari Partai Super Tbk adalah partai nan dimiliki semua personil dan mempunyai konsep pemilihan ketua umum dilakukan secara terbuka.

Jokowi pernah menyebut inisiatif PSI nan mengadakan pemilihan ketua umum dengan mekanisme-voting sejalan dengan buahpikiran partai super terbuka nan dia cetuskan.

Terkait perihal ini, Adi mengatakan PSI telah bergerak sigap untuk menerjemahkan keinginan Jokowi dalam mewujudkan Partai Super Tbk tersebut.

Diketahui, PSI menerangkan syarat nan kudu dipenuhi bagi calon ketua, ialah mendapat surat rekomendasi menjadi ketua dari minimal lima Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI.

Pemilihan ketua umum bakal digelar secara digital menggunakan sistem e-voting dengan konsep satu personil satu suara. PSI menjelaskan tidak ada syarat berapa lama seseorang menjadi kader, jika mau maju sebagai calon ketua umum.

PSI menyebut perihal terpenting adalah mendapat support dari struktur PSI di provinsi dan kabupaten/kota.

"Ketika Jokowi bilang Partai Super Tbk, PSI merasa cocok dan itu diwujudkan dengan pemilihan ketum secara langsung, identik lah, wajar jika kemudian per hari ini napas politik, ideologi politik, dan mobilitas politik PSI adalah Jokowi," kata dia.

Senada, Agung juga menyebut mimpi Partai Super Tbk Jokowi itu secara tak langsung sudah terwujud lewat sistem pemilihan calon ketua umum nan digunakan PSI.

Namun, dia mengingatkan perihal mendasar justru soal siapa saja nama calon ketua umum PSI nan bakal muncul. Sehingga, pemilihan bukan hanya sekadar formalitas belaka.

"Hal nan paling mendasar sebetulnya siapa saja yang maju ketika pemilihan raya digelar, calon-calon, nama-namanya apakah ada lagi muncul selain nama Jokowi ya, apakah Kaesang tetap ada alias dengan sendirinya mundur alias ada nama lain Isyana Bagoes Oka misalkan alias siapa lagi," tutur Agung.

"Jangan sampai hanya sebatas formalitas, lantaran super terbuka itu secara langsung maknanya bahwa semua bisa terlibat memilih, tapi juga di saat nan sama punya kesempatan untuk dipilih, artinya banyak nama-nama nan muncul," lanjutnya.

(dis/ugo)

[Gambas:Video CNN]