Pakar Nilai Ri Muluskan 'agenda Israel' Jika Tampung Warga Gaza

Jakarta, detikai.com --

Rencana Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia menampung 2.000 penduduk Jalur Gaza di Pulau Galang, Kepulauan Riau, dinilai malah memuluskan cita-cita Amerika Serikat demi membantu sekutunya, Israel, lebih leluasa menduduki tanah Palestina.

Salah satu kritikan itu disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.

Dalam obrolan Head to Head berbareng detikai.com, Hikmahanto menyampaikan alasan pemerintah menampung ribuan penduduk Gaza untuk merawat nan terluka dan memerlukan pengobatan tidaklah tepat.

Sebab, rencana menampung ini sama saja memindahkan penduduk Palestina keluar kampung laman dan tanah airnya. Di sisi lain, menurut Hikmahanto, penduduk Gaza sendiri telah menyatakan tak mau meninggalkan tanah airnya, meski kudu mempertaruhkan nyawa di sana.

Lebih dari itu, Hikmahanto menilai rencana mengevakuasi penduduk Palestina keluar dari Gaza juga sejalan dengan agenda Israel, ialah menguasai sepenuhnya Jalur Gaza.

"Program Netanyahu ada lima. Salah satunya adalah menguasai Gaza. Bagaimana bisa menguasai Gaza jika misalnya, menurut mereka, ada Hamas di sana? Maka, dalam salah satu poinnya itu adalah Netanyahu minta agar nantinya ada pemerintahan, tapi pemerintahan itu kudu dikeluarkan, Hamas tidak boleh ada di situ, dan otoritas Palestina nan ada sekarang," ucap Hikmahanto, dalam obrolan Head to Head, Kamis (14/8).

Hikmahanto berujar agenda Israel ini padahal sudah banyak dilaporkan oleh media-media asing. Ia lantas berprasangka bahwa Indonesia sengaja mau menampung penduduk Gaza sebagai konsensi atas negosiasi dan kesepakatan dengan Amerika Serikat.

"Di media-media nan saya monitor di Israel, apalagi ada teman-teman dari media-media asing menyampaikan pada saya, dan minta komentar pada saya, mengenai dengan ada kemauan dari pemerintah Israel berbincang dengan Steve Witkoff, utusan unik dari Presiden (AS Donald) Trump, nan minta agar minta difasilitasi negara-negara, termasuk Indonesia, nan bakal menerima rakyat Palestina nan ada di Gaza," ucapnya.

"Salah satunya adalah petinggi Mossad, nan namanya David Barnea. Dikatakan di dalam buletin bahwa dia sudah bicara dengan Steve Witkoff, dan minta kepada AS memberikan insentif bagi negara-negara nan mau menerima," lanjutnya.

Hikmahanto berasumsi keputusan RI menampung penduduk Gaza ini bak insentif bagi AS lantaran akhirnya mau menurunkan pengenaan tarif impor nan semula 32 persen menjadi 19 persen.

Ia menilai penurunan tarif ini bisa dinilai besar oleh Indonesia, padahal juga sama dengan nan didapat Malaysia selaku negara tetangga nan juga pendukung Palestina.

Tapi, Hikmahanto berujuar bedanya Malaysia tidak "menggadaikan kedaulatan".

"Sekarang kita di Indonesia, seolah-olah kita diperintah-perintah. Mana itu kedaulatan? Ini kan jadi permasalahan," ujar Hikmahanto.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Pengamat Politik Timur Tengah dan Dunia Islam Hasibullah Satrawi. Dalam obrolan nan sama, Hasibullah mengatakan penampungan penduduk Gaza di Pulau Galang hanya memuluskan rencana Israel untuk menguasai wilayah kantong tersebut.

Pemerintah Indonesia sempat menyatakan bahwa penduduk Gaza hanya bakal dirawat di RI dan bakal dipulangkan begitu sudah sehat. Meski begitu, tak ada agunan bahwa penduduk Gaza bisa betul-betul kembali ke tanah air mereka, jika mengingat kembali peristiwa Nakba.

"Apa jaminannya? Kalau tanahnya sudah dibangun dan dikuasai oleh mereka, mau kembali kemana?" ucap Hasibullah.

"Jangan lupa, kita mempunyai pengalaman Nakba I. Di mana penderitaan besar 1948, lampau penduduk Palestina keluar meninggalkan tanahnya. Ada nan ke Mesir, ada nan ke Jordan, ada nan ke Lebanon, dan tempat-tempat lain. Sampai sekarang mereka tidak bisa kembali ke tanahnya," lanjutnya.

Hasibullah pun berpesan kepada pemerintah RI untuk "tidak polos" menuruti begitu saja permintaan maupun rayuan pihak lain.

Menurutnya, menolak penduduk Gaza dibawa ke RI bukan artinya Indonesia tidak mau membantu Gaza. Melainkan, ini adalah sikap RI menegaskan kedaulatan Palestina atas tanahnya.