Ormas Larang Pendirian Posko Mudik, Menhub Minta Pemda-polri Turun Tangan

Jakarta -

Beredar video di media sosial X nan menunjukkan oknum organisasi masyarakat (ormas) melarang pendirian posko mudik Lebaran 2025 di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam keterangan tersebut, posko Lebaran nan hendak dibangun berada di atas tanah negara.

Menanggapi perihal tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bakal berkoordinasi dengan pemerintah wilayah (Pemda) Bekasi dan Polri untuk langkah-langkah penanganan kasus tersebut.

"Nanti kami bakal minta kepada pemerintah, Cikarang ya, berfaedah Bekasi ya, kelak kami bakal coba koordinasikan melalui Polri maupun Pemda Bekasi, gimana penanganannya terhadap ormas-ormas nan melarang pendirian posko, apalagi posko nan memang didirikan oleh pemerintah," kata Dudy di Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Dudy menegaskan, pendirian posko mudik tidak lain untuk masyarakat. Posko ini berfaedah untuk memastikan kelancaran dan keselamatan mudik Lebaran.

"Kami menyerahkan kepada pihak Polri maupun Pemda, pemerintah wilayah setempat, lantaran posko tersebut kan untuk kepentingan masyarakat juga, untuk melayani masyarakat dalam melalukan mudik," tutupnya.

Sebagai informasi, berasas survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub, tercatat sebanyak 52% dari total jumlah masyarakat Indonesia alias setara dengan 146,48 juta jiwa bakal melakukan pergerakan pada periode libur Lebaran.

Di Pulau Jawa sendiri, pergerakan diprediksi sebanyak 51,3% alias sebanyak 81,5 juta orang dengan kebanyakan masyarakat berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Survei BKT mencatat peningkatan volume kendaraan nan keluar dari Jakarta bakal meningkat hingga 60% pada puncak arus mudik.

(ara/ara)