ARTICLE AD BOX
Jakarta, detikai.com --
Mino WINNER membantah tuduhan penyalahgunaan libur sakit saat menjalani wajib militer. Bantahan sekaligus pembelaan diri disampaikan saat dia diperiksa di Kantor Polisi Mapo, Seoul pada Kamis (23/1).
Korea JoongAng Daily memberitakan Kantor Polisi Mapo memanggil musisi berjulukan komplit Song Min-ho itu untuk penyelidikan atas tuduhan mengambil libur sakit nan berlebihan dari tempat dia bekerja sebagai pekerja jasa sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, Mino WINNER juga dimintai keterangan atas dugaan memanipulasi catatan kehadiran untuk menutupi ketidakhadiran nan tidak beralasan.
Selama pemeriksaan nan berjalan sekitar empat jam, Song Min-ho diberitakan bersikeras bahwa dia tidak pernah menghindari tugas militernya.
Polisi memeriksa rekaman pengawasan dari pusat organisasi dan mewawancarai pemimpin Song Min-ho untuk menentukan apakah dia menerima perlakuan unik dibandingkan dengan pekerja jasa sosial lainnya.
Belum ada keputusan nan diambil dari pemeriksaan tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Song Min-ho memulai dinasnya pada Maret 2023 dan selesai pada 23 Desember 2024.
Pada saat itu, dia dibebaskan dari training dasar militer dan memulai dinas alternatif. Ia sempat bekerja di Kantor Manajemen Fasilitas Mapo sejak 24 Maret 2023, tetapi pindah ke Fasilitas Kesejahteraan Penduduk Mapo satu tahun setelah itu.
Berdasarkan norma Korea, semua laki-laki nan berbadan sehat diharuskan untuk menyelesaikan setidaknya 18 bulan dinas militer.
Mereka nan kandas dalam pemeriksaan bentuk untuk tugas aktif tetapi tidak sakit parah diberi tugas pengganti selama 21 bulan sebagai personel jasa sosial di lembaga publik, seperti stasiun kereta bawah tanah dan instansi pemerintah.
Beberapa pekan menjelang berakhirnya wajib militer, Mino justru diterpa tuduhan tak disiplin selama bertugas. Ia disebut sering mangkir saat berdinas di Fasilitas Kesejahteraan Penduduk Mapo.
Song Min-ho juga sebelumnya diberitakan telah mengambil libur sakit pada hari terakhir masa tugasnya.
Administrasi Tenaga Kerja Militer juga melakukan penyelidikan pada Desember 2024. Wali Kota Seoul Oh Se-hoon juga mengumumkan bahwa pemerintah kota bakal memeriksa catatan kehadiran personel jasa sosial wajib militer.
(chri)