Menteri Pu Dody Laporkan Kesiapan Infrastruktur Sekolah Rakyat Di 65 Lokasi

detikai.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan kementeriannya mendukung penuh program Sekolah Rakyat dan secara intensif telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial serta kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat pekerjaan bangunan sesuai usulan letak Sekolah Rakyat Tahap 1 sebanyak 65 lokasi. 

"Sekolah Rakyat Tahap 1 sebanyak 65 letak telah selesai disusun arsip perencanaan teknisnya pada minggu ke-4 April 2025 dan ditargetkan mulai bangunan pada minggu ke-3 Mei 2025," kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025).

Dalam penyelenggaraan nanti, Menteri PU Dody Hanggodo membeberkan bahwa penanganan Sekolah Rakyat Tahap 1 di 65 letak bakal menggunakan metode Model 1 dengan lingkup aktivitas meliputi rehabilitasi/renovasi gedung eksisting milik Kementerian Sosial, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, BUMN maupun Swasta. 

"Saat ini sudah ada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum mengenai penetapan 65 letak Sekolah Rakyat Tahap 1 dan sedang dalam proses penyiapan pengadaan penyedia jasa bangunan dan penyedia jasa konsultansi," kata Menteri Dody. 

Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai upaya Pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi family miskin dan miskin ekstrem, khususnya mereka nan berada di Desil 1.

Dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto berbareng Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/4/2025), Presiden memberikan pengarahan agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat dilakukan dengan perencanaan nan matang dan berbasis data. Presiden Prabowo juga meminta agar proses rekrutmen siswa kudu betul-betul dilakukan secara selektif dan tepat sasaran. 

Selain penyelenggaraan di 65 titik lokasi, pemerintah juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 titik tambahan nan sedang dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Lokasi-lokasi ini diprioritaskan di wilayah nan mempunyai tingkat kemiskinan tinggi dan kesiapan lahan.

(*)