Mendagri Tito Kumpulkan Pemda Secara Virtual, Percepat Realisasi Apbd 2025

detikai.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mendorong pemerintah wilayah (Pemda) untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 agar melangkah sesuai target. Kali ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumpulkan seluruh Pemda secara virtual untuk mengulas beragam perihal nan dinilai menjadi hambatan di lapangan.

Mendagri menyoroti sejumlah aspek nan menghalang realisasi APBD, terutama dari sisi belanja. Salah satunya adalah kelambatan dalam proses pengadaan peralatan dan jasa di lingkungan Pemda.

"Akibatnya, lelangnya lambat, kemudian mungkin keraguan-keraguan tentang e-katalog dan lain-lain, nan membikin akhirnya realisasi shopping rendah," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 melalui video conference dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/5/2025), dalam keterangan tertulis nan diterima.

Berdasarkan info Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) per 30 April 2025, realisasi shopping APBD TA 2025 secara keseluruhan, nan meliputi provinsi dan kabupaten/kota, telah mencapai Rp214,88 triliun alias 15,44 persen.

Bila dibandingkan dengan periode nan sama pada tahun 2024, realisasi shopping APBD saat itu tercatat sebesar Rp212,46 triliun alias 16,32 persen. Artinya, meskipun meningkat secara nominal, persentase realisasi shopping APBD TA 2025 terhadap sasaran justru menurun.

"Belanja ini krusial sekali, sekali lagi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing," kata Tito. 

Dia menjelaskan, rendahnya realisasi shopping APBD bakal menurunkan jumlah duit nan beredar di masyarakat. Jika perihal ini terjadi, dikhawatirkan sektor swasta juga bakal ikut terdampak, mengingat shopping pemerintah merupakan tulang punggung utama perekonomian daerah.

"[Sektor] swasta juga enggak bakal bergerak, lantaran enggak dipicu, enggak distimulasi oleh shopping pemerintah," kata Tito.

Sementara itu, dari sisi pendapatan APBD TA 2025, berasas sumber nan sama, realisasi secara keseluruhan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah mencapai Rp292,75 triliun alias 21,88 persen. Adapun pada periode nan sama di tahun 2024, capaiannya sebesar Rp284,01 triliun alias 22,89 persen.

Dengan demikian, meskipun terdapat kenaikan secara nominal, secara persentase realisasinya justru lebih rendah.

"Kalau [lihat] persentase dibandingkan target, itu di tahun 2025 lebih rendah sedikit dibanding 2024," tandas Mendagri.