Mau Diluncurkan Prabowo, Ini Bocoran Fitur Anti-curang Ecommerce Ri

Jakarta, detikai.com - PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. ikut mendukung beberapa program digitalisasi nan dimiliki pemerintah. Salah satunya adalah sistem e-katalog di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) jenis ke-6.

Direktur Digital Business Telkom Muhammad Fajrin Rasyid mengatakan jenis tersebut belum 100% saat dilihat bulan Desember lalu. Namun, Presiden Prabowo Subianto sudah mengizinkan untuk menggunakan jenis platform hasil garapan Telkom tersebut.

"Ya termasuk kami diundang ke Istana gitu kan. Itu Pak Prabowo menyampaikan bahwa oke ini e-katalog jenis 6 LKPP nan kami kembangkan ini. Ini kudu digunakan di tahun 2025 dan sekarang sudah mulai berjalan," kata Fajrin kepada detikai.com, Selasa (14/1/2025).

"Kalau sebelumnya saya di Bukalapak bikin marketplace gitu ya. Di sini saya bikin marketplace for the government," imbuhnya nan diketahui menjadi salah satu pendiri dan juga mantan Presiden Bukalapak.

LKPP ini dibuat untuk pengadaan peralatan dan jasa bisa digunakan kementerian/lembaga dan pemerintah wilayah dengan lebih transparan.

Dalam jenis LKPP yang terbaru, pemerintah bisa memantau pola shopping setiap lembaga dan pemerintah daerah. Versi terbaru juga dilengkapi oleh sistem peringatan potensi penyalahgunaan. Misalnya, bakal ada peringatan jika nilai sebuah produk alias jasa di LKPP diubah hanya beberapa hari sebelum pembelian.

Keterlibatan lain Telkom adalah platform One Single Submission (OSS). Perizinan berupaya satu pintu ini dikembangkan oleh Kementerian Investasi alias BKPM.

Jauh saat era pandemi awal, Telkom juga diketahui ikut mengembangkan aplikasi Peduli Lindungi. Platform itu digunakan mengenai Covid-19, misalnya vaksin hingga melacak pergerakan orang saat masuk ke tempat umum.

Menurutnya Pedulilindungi ini mempunyai akibat nan baik bagi masyarakat. Dia mengatakan aplikasi itu bisa menjadi langkah agar pandemi bisa tidak tersebar.

Karena dengan teknologi bisa melacak pergerakan orang nan sakit. Padahal sebelumnya orang terkonfirmasi Covid-19 tetap bisa berpergian ke tempat publik.

"Karena kita bisa kemudian melalui teknologi itu, terutama ketika kita penerapan kebijakan nan jika mau masuk ke tempat umum itu kudu scan QR gitu-gitu, itu kan gimana kemudian intinya teknologi itu mendukung program pemerintah nan impactful," tuturnya.

(dem/dem)

Next Article Telkom Siagakan 200 Personil Pengawalan Upacara HUT ke-79 RI di IKN