Mahasiswa Luka-luka Saat Demo Tolak Ruu Tni, Komisi Iii Dpr Soroti Sikap Represif Aparat

detikai.com, Jakarta Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdullah menyoroti tindakan represif abdi negara kepolisian terhadap mahasiswa dalam demonstrasi penolakan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Diketahui, belasan mahasiswa terluka akibat kekerasan nan dilakukan abdi negara saat demo tolak RUU TNI, beberapa hari lalu.

"Aparat keamanan jangan asal main pukul ke mahasiswa nan sedang berdemo. Gunakan cara-cara humanis saat hendak menghalau alias membubarkan massa," kata Abdullah, Sabtu (22/3/2025).

"Ingat, polisi punya tugas untuk melindungi masyarakat. Jadi berikan teladan kepada rakyat," sambungnya.

Seperti diketahui, mahasiswa menggelar tindakan demo di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). Unjuk rasa dilakukan atas penolakan mahasiswa terhadap revisi UU TNI. Demonstrasi juga digelar di sejumlah daerah.

Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR pun sempat ricuh, terutama saat abdi negara hendak membubarkan massa aksi. Akibatnya belasan mahasiswa mengalami luka-luka.

Luka-luka itu disebabkan adanya pukulan dan pentungan dari polisi saat membubarkan unjuk rasa. Tak sedikit dari mahasiswa nan terluka itu kudu dilarikan ke rumah sakit. Seperti 3 orang mahasiswa Universitas Indonesia (UI) nan dibawa ke RS Tarakan, dan 6 mahasiswa lainnya ke RS Pelni.

Tak hanya mahasiswa, apalagi ada seorang driver ojek online (ojol) nan sedang mangkal di dekat letak demo di Senayan dikeroyok petugas lantaran dikira mahasiswa sampai kepalanya terluka. Videonya viral di media sosial.

Unjuk rasa menolak UU TNI di sejumlah wilayah berjalan hingga Jumat awal hari. Bahkan di wilayah Semarang, unjuk rasa berjalan ricuh, terdapat empat mahasiswa ditangkap polisi.

Abdullah menekankan, para mahasiswa sedang menyampaikan aspirasi dan pendapatnya di rumah rakyat. Dia menyebut Indonesia merupakan negara kerakyatan nan menjamin kebebasan beranggapan masyarakatnya.

"Mahasiswa menyampaikan aspirasi ini dilindungi oleh konstitusi negara," tegas Abdullah.

Abdullah pun mengimbau ketua Polri agar memberikan pengarahan tegas kepada anak buahnya nan mengamankan tindakan unjuk rasa untuk melakukan pendekatan dengan cara-cara damai, sehingga demonstran pun bisa lebih kooperatif.

"Kalau ada ketegangan di lapangan, abdi negara kudu memprioritaskan langkah-langkah soft approach. Tidak dengan kekerasan nan dapat menyebabkan kondisi semakin memanas. Apalagi sampai ada salah sasaran ke masyarakat umum," ucap Abdullah.

Menurut Abdullah, penggunaan cara-cara represif justru bakal membikin keadaan semakin tidak kondusif. Aksi kekerasan abdi negara pun dinilai bisa mencoreng lembaga Polri maupun abdi negara keamanan.

"Berikan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka. Jangan sampai corak represif abdi negara menimbulkan kesan negara tidak mau mendengarkan rakyat," tutur Abdullah.

Di sisi lain, Abdullah juga mengimbau kepada para mahasiswa agar menyampaikan aspirasi secara damai. Sebab apa pun alasannya, anarkisme tidak dapat dibenarkan.

"Dan bagi teman-teman mahasiswa, saya juga mengimbau gunakan cara-cara nan tenteram saat menyampaikan pendapat. Sehingga tidak ada argumen penggunaan kekerasan alias tindakan represif aparat," ujar Abdullah.

"Aspirasi rakyat, termasuk teman-teman mahasiswa krusial untuk kita dengarkan. Saya percaya, kontribusi mahasiswa pastinya bakal berfaedah untuk Indonesia. Maka salurkan aspirasi dan pendapat sesuai dengan ketentuan nan bertindak demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum," lanjut Abdullah.

Abdullah juga membujuk seluruh komponen bangsa untuk terus menjaga Indonesia agar selalu kondusif.

"Apalagi ini bulan Ramadan, mari berbareng kita menjaga keteduhan bangsa dan negara," sebut Abdullah.

"Semua nan kita lakukan harapannya adalah nan terbaik bagi Indonesia, semangat dan tindakannya pun sebaiknya juga dilakukan dengan cara-cara positif," imbuhnya.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com