Kronologi Harun Masiku Kabur Versi Dakwaan Jaksa Kpk Ke Hasto

Jakarta, detikai.com --

Jaksa KPK membeberkan kronologi lini masa eks calon legislatif PDIP Harun Masiku kabur dan buron sampai saat ini. Hal itu diungkapkan jaksa saat membacakan dakwaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus perintangan investigasi kasus Harun. Jaksa KPK menjelaskan Hasto mempunyai andil dalam upaya Harun melarikan diri.

Jaksa mengatakan mulanya pada 8 Januari 2020 petugas KPK menerima info adanya penerimaan duit mengenai rencana penetapan Harun Masiku sebagai Anggota DPR 2019-2024 untuk Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Kemudian, petugas KPK sukses menangkap Wahyu di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

"Pada sekitar pukul 18.19 WIB, terdakwa mendapatkan info bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh petugas KPK. Kemudian terdakwa melalui Nurhasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu di instansi DPP PDI Perjuangan agar keberadaannya tidak bisa diketahui petugas KPK," kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Harun Masiku nan ditemui Nurhasan itu kemudian mematuhi perintah Hasto dan menunggu di area Hotel Sofyan Cut Mutia, Jakarta. Karena itu, sejak pukul 18.52 WIB hari itu, ponsel Harun Masiku tak aktif dan tidak terlacak.

Namun, jaksa menjelaskan kala itu KPK tetap bisa memantau keberadaan Harun Masiku dari ponsel milik Nurhasan.

Kemudian, pada pukul 20.00 WIB Harun Masiku terdeteksi berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) berbarengan dengan ajudan Hasto, Kusnadi.

"Kemudian petugas KPK mendatangi PTIK, namun tidak sukses menemukan Harun Masiku," ujar jaksa.

Dalam pencarian Harun, KPK sudah dua kali menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO). Kedua surat itu dikeluarkan pada 17 Januari 2020 dan 5 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga diduga memerintahkan Kusnadi untuk merendam ponsel milik Hasto. Hal itu dilakukan menjelang pemeriksaan Hasto sebagai saksi di KPK.

Hasto didakwa JPU KPK melakukan perintangan investigasi dan memberikan suap untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) personil DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa melanggar Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 65 ayat 1 KUHP nan mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan alias denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Hasto juga didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a alias Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(tsa/mab)

[Gambas:Video CNN]