Kpu Sebut Ada 2 Daerah Kurang Dana Psu Pilkada 2024: Kabupaten Pasaman Dan Boven Digoel

Sedang Trending 4 hari yang lalu
ARTICLE AD BOX
  • Berita

  • Politik

Senin, 10 Maret 2025 - 12:07 WIB

Jakarta, detikai.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan ada dua wilayah nan anggarannya belum terpenuhi untuk melaksanakan pemungutan bunyi ulang (PSU) Pilkada 2024. Dua wilayah nan dimaksud ialah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digoel.

Hal itu disampaikan personil KPU RI, Yulianto Sudrajat dalam rapat kerja (raker) berbareng Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Maret 2025.

Yulianto awalnya memaparkan, ada 24 wilayah nan menggelar pemungutan bunyi ulang (PSU). Dari 24 daerah, ada dua nan anggarannya belum terpenuhi untuk PSU tersebut.

"Jadi, prinsipnya total dari 24 kabupaten/kota itu hanya tinggal tersisa 2 kabupaten nan belum tersedia anggarannya oleh Pemda setempat ialah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digoel," kata Yulianto dalam rapat.

Ilustrasi pemungutan bunyi pemilu.

Dia bilang kesiapan anggaran coblos ulang dua wilayah itu berasal dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).  "Jadi, kesiapan anggaran tersebut berasal dari sisa biaya NPHD Pilkada 2024, dan kemudian kekurangan anggaran tetap menunggu dari Pemda," ujar Yulianto.

Lebih lanjut, Yulianto menuturkan pihaknya terus berkoordinasi secara intensif dengan Pemda setempat mengenai kesanggupan anggaran untuk penyelenggaraan PSU.

"Prinsipnya, KPU terus berkoordinasi penuh, koordinasi secara intensif dengan jejeran pemda setempat dalam rangka untuk mengusulkan anggaran," lanjut Yulianto. 

"Dan, sekaligus juga upaya agar tahapan nan sudah kita mulai ini, kesiapan alias kesanggupan anggaran sudah kami lakukan," ungkap dia.

Dia menyebut, jika tetap ada wilayah nan belum terpenuhi anggarannya maka KPU bakal berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

"Kemudian kelak berikutnya seandainya belum tersedia anggaran kan, tentu kami bakal sampaikan ke pemerintah pusat, terutama ke Kemendagri," tutur Yulianto.

Halaman Selanjutnya

"Prinsipnya, KPU terus berkoordinasi penuh, koordinasi secara intensif dengan jejeran pemda setempat dalam rangka untuk mengusulkan anggaran," lanjut Yulianto. 

Halaman Selanjutnya

Selengkapnya