Kpu Bali Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 80 Miliar

• 

• Berita

• Politik

Sabtu, 15 Maret 2025 - 13:09 WIB

Bali, detikai.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali berencana mengembalikan sisa anggaran Pilkada 2024 lebih sigap dari agenda nan ditentukan. Pertanggungjawaban anggaran itu semestinya paling lambat diselesaikan sampai 9 April 2025. Namun, sisa anggaran sebesar Rp 80 Miliar itu bakal dikembalikan kepada wilayah provinsi pada 24 Maret 2025.

"Tapi kami majukan, rencana pengembalian anggaran 24 Maret agar kita clear semua. Kita sudah audiensi dengan bupati dalam rangka pengembalian anggaran," kata Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, dikutip Sabtu, 15 Maret 2025.

Lidartawan menjelaskan, sepanjang tahapan Pilkada, KPU Bali menggunakan anggaran kurang dari 50 persen dari NPHD Rp 155,9 miliar.

Nilai Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) nan dikembalikan itu, lanjut Lidartawan, sudah sesuai dengan perencanaan. Anggaran nan tak terpakai di antaranya, biaya untuk sengketa ke MK.

Selain itu, dalam Pilkada Serentak 2024 tidak ada sengketa. Sehingga biaya sebesar Rp7 miliar tidak digunakan. Selain itu, penghematan juga terjadi pada perangkat transportasi serta peralatan kerja seperti komputer maupun perangkat elektronik lainnya.

Penghematan juga terjadi pada pos golongan kerja (Pokja). KPU Bali hanya menggunakan 2 pokja dari ketentuan Kementerian Keuangan nan membolehkan maksimal 5 pokja dalam setahun

Biaya perjalanan dinas hanya dilakukan untuk perihal nan krusial dan mendesak. Termasuk, pengadaan peralatan dan jasa juga ditekan seefisien mungkin.

“Belanja peralatan nan tidak dibutuhkan juga tidak dilakukan, misal sewa kendaraan, kan sudah dikasih, itulah nan menyebabkan kenapa begitu besar,” ujarnya.

Lidartawan mengatakan, perihal itu juga untuk menepis dugaan perencanaan Pilkada Bali tidak sesuai perencanaan.

Menurutnya, merancang anggaran Pilkada sudah dilakukan jauh sebelum keluar hasil Pemilu. Ia mencontohkan, dalam penyusunan belum diketahui berapa jumlah Paslon nan bakal bertarung.

"Di sini kita bikin lima paslon, tapi rupanya hanya ada dua paslon, berfaedah anggaran untuk tiga paslon tidak terpakai. Tapi itu kan kudu dirancang di awal, jadi bukan lantaran kurang perencanaan. nan namanya KPU itu pasti optimal, kita sudah efektif efisien, bukan lantaran kesalahan penganggaran," imbuhnya.