Korupsi Proyek Pusat Data Nasional, Eks Dirjen Kominfo Jadi Tersangka

Jakarta, detikai.com --

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat (Jakpus) menjerat lima tersangka termasuk mantan dirjen di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) nan telah berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) pada kasus dugaan korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Kajari Jakarta Pusat Safrianto Zuriat Putra mengungkapkan kasus ini bermulai ketika ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, nan mengamanatkan dibentuknya sebuah PDN. Hal itu dilakukan agar pengelolaan info terintegrasi secara mandiri.

"Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomer 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, nan mengamanatkan dibentuknya sebuah Pusat Data Nasional (PDN) sebagai pengelolaan info terintegrasi secara berdikari dan sebagai prasarana SPBE Nasional," ujar Safrianto dalam keterangan nan dikutip dari Detik, Kamis (22/5).

Namun, pada 2019, Kominfo membentuk Pusat Data Nasional nan berkarakter sementara, di mana perihal itu bertentangan dengan perpres tersebut. Ternyata, pembentukan PDNS tersebut diduga hanya asal-asalan tersangka demi untung masing-masing.

Kelima tersangka nan dimaksud, pertama, Semuel Abrizani Pangerapan (SAP), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2016-2024.

Kedua, Bambang Dwi Anggono (BDA), selaku Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintahan Kemenkominfo periode 2019-2023.

Ketiga, Nova Zanda alias NZ, selaku penjabat membikin komitmen (PPK) dalam pengadaan peralatan alias jasa dan Pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2024,

Keempat, lfi Asman (AA) selaku Direktur Bisnis PT Aplika Nusa Lintas Arta periode 2014-2023 Kelima, Pini Panggar Agusti (PPA) selaku Account Manager PT Dokotel Teknologi (2017-2021).

Kerja sama pemenang perjanjian PDNS melibatkan pejabat Kominfo dengan pihak swasta.

"Dalam pelaksanaannya perusahaan pelaksana justru mensubkon kan kepada perusahaan lain dan peralatan nan digunakan untuk jasa tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis," katanya.

Disebut Safrianto, para tersangka sengaja menggunakan peralatan nan tidak sesuai spesifikasi agar bisa mendapat keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menyuap pejabat di Kominfo.

"Hal ini dilakukan agar para pihak mendapatkan untung dan mendapatkan kickback melalui suap di antara pejabat Kominfo dengan pihak pelaksana kegiatan," terangnya.

Terkait kasus tersebut, Kejari Jakpus telah menggeledah beberapa lokasi. Pnggeledahan dilakukan di instansi Kementerian Komunikasi dan Digital, PT Pinang Alif Teknologi, dan apartemen di Jakarta Pusat. Jaksa juga menggeledah instansi PT. Docotel di Jakarta Selatan, sebuah rumah di Cilandak, perumahan di Tanah Sarea, Bogor, hingga rumah tinggal di Kota Tangerang Selatan, Banten.

"Penggeledahan juga dilakukan di BDx Data Center Kota Tangerarng Selatan, Kantor Pusat PT Aplikanusa Lintasarta di Menara Thamrin Jakpus, Gedung Lintasarta di Cilandak, Jakarta Selatan," kata Safrianto.

Dari penggeledahan itu, jaksa menyita duit tunai miliaran rupiah, mobil hingga emas.

"Jumlah Uang nan disita total sebesar Rp. 1.781.097.828, dari tersangka SAP, BDA, PPA. Tiga unit mobil, dari tersangka SAP, BDA, 176 gram logam mulia, dari tersangka SAP dan BDA, tujuh Sertifikat Hak Milik atas tanah, dari tersangka SAP, BDA, 55 peralatan bukti elektronik, dari tersangka SAP, BDA, NZ, PPA, AA dan saksi-saksi lainnya, 346 dokumen," jelas Safrianto.

Lebih lanjut, Safrianto mengatakan proyek PDNS ini menelan biaya Rp 959.485.181.470. Rinciannya yakni:

- Tahun 2020 Rp 60.378.450.000,

- Tahun 2021 Rp 102.671.346.360

- Tahun 2022 Rp 188.900.000.000

- Tahun 2023 Rp 350.959.942.158

- Tahun 2024 Rp 256.575.442.952

(sfr)

[Gambas:Video CNN]