Korban Banjir Bojongkulur Bogor Desak Percepatan Normalisasi Sungai: Kami Tak Mau Tenggelam

detikai.com, Bogor - Ribuan penduduk Perumahan Vila Nusa Indah, Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat turun ke jalan melakukan tindakan damai, Minggu (4/5/2025).

Dalam aksinya, ribuan korban banjir ini mendesak pemerintah pusat untuk melakukan percepatan normalisasi Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas.

Aksi tenteram diawali penduduk dengan melakukan long march dari lingkungan masing-masing sembari membentangkan spanduk, di antaranya bertulisan "Kami Tidak Mau TENGGELAM Lagi.. Kami Meminta PERCEPATAN Normalisasi Sungai Cileungsi Cikeas".

Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas(KP2C), Puarman mengatakan pemerintah berencana melakukan normalisasi Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, pasca-banjir belum lama ini. Namun, Kementerian Pekerjaan Umum baru memulai pengerjaan kontruksi pada tahun 2028 mendatang.

"Normalisasi nan direncanakan pemerintah waktunya terlalu lama. Tahun 2025-2026 penyiapan lahan oleh Pemda, tahun 2027 proses lelang, dan tahun 2028 dimulai pengerjaan fisik," ujar Puarman.

Puarman menjelaskan, kondisi sungai tersebut saat ini baik di hulu maupun hilir sudah rusak, sehingga banjir besar dapat menakut-nakuti di kemudian hari.

Sedangkan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), banjir besar nan dikenal dengan siklus lima tahunan, ke depan bisa menjadi tiga tahunan. Bahkan, dimungkinkan terjadi banjir tiap tahun dengan potensi volume nan sama dengan banjir siklus lima tahunan.

"Jika tidak ada upaya percepatan, kami cemas tahun 2028 kami bisa tenggelam," ungkap Puarman.

Sementara itu, Koordinator Aksi Damai, Syamsudin menyampaikan bahwa tindakan ini diikuti oleh penduduk nan terdampak banjir di Bojongkulur dan sekitarnya.

Puncak dari tindakan tenteram ini adalah surat terbuka kepada Presiden, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Bogor meminta percepatan normalisasi Sungai Cileungsi dan Cikeas.

"Setelah Surat Terbuka dibacakan, esoknya langsung kami antar langsung kepada Presiden, Gubernur Jabar dan Bupati Bogor," tutup Syamsudin.