Komisi V Dpr Ri Minta Zero Odol Diterapkan Sejak 2025 Ini, Tak Tunggu Hingga 2026

detikai.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyatakan, pihaknya telah meminta kebijakan jalanan bebas pikulan berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL) namalain Zero ODOL dipercepat dari semula 2026 menjadi 2025.

"Terkait dengan kecelakaan, rata-rata selalu melibatkan ODOL. Hampir 70 persen kita diakibatkan oleh odol. Karena situasinya sudah darurat emergency-nya cukup tinggi, kita meminta agar tidak usah menunggu sampai tahun 2026. Kita berambisi apalagi akhir tahun 2025 sudah kudu zero," kata Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Menurut Huda, pihaknya sudah berjumpa Presiden Prabowo Subianto mengenai ODOL, dan dia menyebut Prabowo setuju bahwa zero ODOL kudu secepatnya diterapkan.

"Pak presiden setuju, bahwa menyangkut soal Odol ini kudu secepatnya, kemudian semua jalan baik tol maupun non tol tidak terjadi lagi Odol ini beroperasi," pungkas Syaiful Huda.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan kebijakan jalanan bebas pikulan berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL), namalain Zero ODOL mulai bertindak efektif pada 2026.

Hal itu dikemukakan Menko AHY usai menggelar rapat kerja berbareng sejumlah pejabat dari lembaga mengenai di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Selasa 6 Mei 2025.

"Kita tadi targetkan tahun depan, efektifnya 2026. Karena kita, sekali lagi, tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan, ini kita bakal melibatkan secara utuh semuanya," ungkap Menko IPK AHY.

Penerapan kebijakan pembatasan kendaraan berlebih muatan alias Over Dimension Over Loading (ODOL) mulai diterapkan Senin (9/3/2020) hari ini di ruas Tol Tanjung Priok-Bandung. Rencananya, patokan zero ODOL bakal diterapkan sepenuhnya pada 2023.

Wacana pemberlakuan Zero ODOL ini telah digaungkan sejak beberapa tahun lalu. Sayangnya, penerapan kebijakan ini terus mundur lantaran mendapat pertentangan dari sejumlah pelaku industri dan asosiasi pengusaha.

Untuk itu, AHY berjanji bakal turut melibatkan golongan pelaku upaya dalam penerapan Zero ODOL kali ini. Sehingga penerapannya tidak saklek sama di setiap daerah.

"Kita dengarkan para pelaku, ya, termasuk juga pemerintah wilayah juga kita dengarkan. Di masukan-masukannya pasti ada nan mirip, tapi ada juga nan spesifik, nan unik, suatu daerah," ungkapnya.

Sebagai contoh, AHY menyebut saat ini total ada 134 area industri nan tersebar di seluruh Indonesia. Jawa Barat memberikan kontribusi paling signifikan dengan 54 area industri nan dimilikinya.

"Jadi, contohnya Jawa Barat ini bisa menjadi sample sungguh jika diperlakukan kebijakan Zero ODOL di Jawa Barat ini bisa menjadi significant sample untuk bisa kita ekstrapolasi secara nasional," ucap dia.

Dengan perandaian itu, pemerintah bakal memandang akibat langsung Zero ODOL terhadap ekonomi dan perdagangan di Jawa Barat. Sehingga pemerintah punya referensi untuk bisa menerapkan kebijakan serupa di wilayah lain.

"Misalnya tadi di Jawa Barat ada 54 area industri ya, area ekonomi. Itu kelak secara spesifik berbeda dengan misalnya di Kalimantan alias gimana? Nanti seperti apa? Ini lah nan bakal kami kaji lebih lanjut. Ada nan bertindak umum, nasional, tapi juga bisa saja ada nan spesifik," urainya.

Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan beberapa pilot project penyelenggaraan Zero ODOL. Namun, AHY tidak menyebut wilayah mana saja nan bakal jadi letak uji coba.

"Yang sedang dipersiapkan juga agar formulanya, itu ada nan umum tapi juga ada nan spesifik daerah. Karena tentu kondisinya berbeda-beda," ujar AHY.

Selain itu, pemerintah pun hendak memperkuat sistem Weight In Motion (WIM) nan sudah melangkah selama ini. Untuk bisa mengukur berat sekaligus dimensi suatu kendaraan sembari berjalan, nan nantinya bakal diintegrasikan dengan sistem elektronik.

"Sehingga juga kelak untuk enforcement-nya juga bisa lebih sigap dan tepat. Kita juga mendorong di kawasan-kawasan industri juga kudu ada perangkat serupa. Sehingga dari hulu ke hilirnya, bisa dikatakan dalam teknologi nan seperti itu, ada pemeriksaan dan bisa diyakinkan tidak ada nan luar dari standar," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kembali menekankan bahwa kendaraan berlebih muatan namalain Over Dimension Over Load (ODOL) telah membikin masyarakat dan negara rugi besar.

Oleh karenanya, AHY mendorong penerapan Zero ODOL secara lebih serius dalam waktu dekat. Pasalnya, negara telah rugi hingga lebih dari Rp 40 triliun lebih per tahun. Demi memperbaiki jalan nan rusak akibat truk obesitas.

"Oleh karenanya perlu diperhatikan, rupanya ada akibat finansial nan mencapai Rp 43,4 triliun per tahun," ujar AHY dalam rapat kerja mengenai penanganan truk ODOL di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Selasa 6 Mei 2025.

Di sisi lain, dia tidak memungkiri adanya kepentingan ekonomi dari pihak pelaku usaha. Lantaran pemakaian truk ODOL membikin ongkos pengedaran peralatan bisa lebih murah.

"Tentu ini kudu diperhatikan. Dengan demikian, nilai peralatan bisa lebih kompetitif agar bisa diserap pasar, dan konsumen lebih diuntungkan," kata dia.

Kendati begitu, dia belum mau mempercayai sepenuhnya pernyataan dari pelaku usaha, bahwa nilai sejumlah peralatan pokok bisa naik dua kali lipat jika tidak memakai kendaraan nan tergolong ODOL. Sebagai imbas dari terjadinya peningkatan biaya pengedaran logistik.

"Ada argumentasi, tanpa menggunakan pikulan ODOL bisa tingkatkan biaya angkut peralatan hingga dua kali lipat. Ini kudu diuji," dia menegaskan.

Adapun mengutip catatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) per 2020, kebijakan Zero ODOL berpotensi memberikan menaikan nilai 8 komoditas pokok pangan. Mulai dari nilai beras, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu.