Kkp Bidik Ntt Jadi Model Percontohan Produksi Garam

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal membangun modeling pergaraman di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Daerah tersebut dipilih lantaran kondisi air nan baik, juga musim panas nan cukup panjang.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara mengatakan NTT mempunyai suasana panas nan stabil sehingga cocok untuk produksi garam. Kondisi suasana tersebut serupa dengan area Dampier di Australia Barat.

Bersama dengan tim teknis dari KKP dan perwakilan PT Garam, dia meninjau sejumlah letak di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Kupang nan direncanakan menjadi letak pembangunan modeling garam.

Di Kabupaten Sabu Raijua, ada tiga letak nan dikunjungi, ialah Desa Menia (Kecamatan Sabu Barat), Desa Bodae (Sabu Timur), dan Desa Deme (Sabu Liae). Sementara di Kabupaten Kupang, peninjauan difokuskan di Desa Bipoli dan Oetata, Kecamatan Camplong, nan telah dikelola oleh PT Garam.

"NTT mempunyai suasana panas nan stabil dan cocok untuk produksi garam. Kondisinya mirip dengan area Dampier di Australia Barat. Ini membikin NTT sangat potensial untuk menjadi letak modelling tambak garam dengan sasaran produktivitas 200 ton per hektare," ujar Koswara dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Koswara menerangkan selain potensi alam, aspek sosial-budaya, kejelasan status lahan dan kesiapan infrastruktur, juga menjadi pertimbangan krusial dalam menentukan kepantasan pengembangan lahan garam terintegrasi di Nusa Tenggara Timur. Peninjauan ini merupakan awal dari langkah konkret KKP dalam membangun model ekstensifikasi tambak garam di wilayah-wilayah strategis agar bisa memenuhi sasaran kebutuhan nasional.

Hasil peninjauan ini bakal melengkapi kajian dan pertimbangan KKP dalam menentukan letak pembangunan modeling garam dengan skema ekstensifikasi. Koswara menjelaskan pembangunan modeling ekstensifikasi bermaksud untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam lokal dalam mewujudkan swasembada garam di tahun 2027.

"Kebutuhan garam nasional per tahunnya mencapai 4,9 juta - 5 juta ton untuk konsumsi, industri, peternakan dan perkebunan, water treatment, hingga pengeboran minyak. Pengelolaan model ini bakal melibatkan pemerintah pusat, pemda dan pelaku upaya melalui skema ekonomi nan disepakati," imbuh dia.

(ara/ara)