ARTICLE AD BOX
-
-
Berita
-
Politik
Senin, 18 Agustus 2025 - 21:34 WIB
Jakarta, detikai.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan bahwa amendemen UUD 1945 bukanlah solusi instan atas beragam persoalan bangsa, melainkan kudu dilakukan dengan kehati-hatian melalui proses panjang dan transparansi publik.
"Amendemen bukanlah solusi instan untuk setiap masalah. Ia kudu melalui sebuah proses panjang. Ia kudu melalui sebuah proses transparansi, ialah masyarakat kudu mengetahui setiap langkah dan argumen di kembali usulan perubahan tersebut," kata Muzani saat menyampaikan pidato pada Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun Ke-80 MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Dia juga menekankan proses amendemen UUD 1945 kudu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, mulai dari akademisi, tokoh masyarakat, hingga rakyat.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani
Photo :
- ANTARA/Nadia Putri Rahmani
Selain itu, amendemen UUD 1945 andaikan dilakukan kudu berasas konsensus nan luas, dan bukan berangkat atas kehendak suatu kelompok.
"Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh didasarkan pada kemauan sekelompok orang alias segelintir orang saja, melainkan kudu mencerminkan kesepakatan dari semua komponen bangsa," katanya.
Dia menuturkan bahwa menyusun dan menetapkan perubahan UUD 1945 itu merupakan kewenangan nan dimiliki MPR RI, di samping mengkaji sistem ketatanegaraan.
"Ini adalah kewenangan nan luar biasa," ucapnya.
Dia pun menyebut MPR RI mempunyai peran vital sebagai arsitek sistem ketatanegaraan nan memegang tanggung jawab penuh untuk memastikan rumah kebangsaan tetap kokoh dan relevan.
"Namun, kewenangan ini kudu digunakan dengan sangat hati-hati dan bijaksana," kata dia.
Selain Muzani, para Wakil Ketua MPR RI lainnya datang pada Hari Konstitusi dan HUT Ke-80 MPR RI ialah Hidayat Nur Wahid, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Bambang Wuryanto, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, dan Rusdi Kirana, Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, dan Eddy Soeparno.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat
Photo :
- detikai.com.co.id/Yeni Lestari
Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga tampak menghadiri aktivitas Hari Konstitusi dan HUT Ke-80 MPR RI, di antaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, hingga Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, hingga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Sejumlah kepala lembaga negara juga terlihat turut hadir, ialah Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, hingga Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. (Ant)
Halaman Selanjutnya
"Ini adalah kewenangan nan luar biasa," ucapnya.