Ketua Dpr Ri Melalui Forum Parlemen Bela Palestina, Desak Serangan Di Gaza Dihentikan

Dalam forum tersebut, Puan Maharani menyoroti musibah kemanusiaan tragis nan terjadi di Gaza. Ia menggambarkan kondisi memilukan di mana banyak anak-anak menderita kelaparan, rumah sakit runtuh, dan seluruh family kudu memperkuat hidup tanpa akses terhadap kebutuhan dasar.

“Tidak ada tanda-tanda kelegaan. Serangan Israel terhadap penduduk sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang tua, terus berjalan di Gaza dan Tepi Barat,” ujar Puan.

Puan juga menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina, sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa untuk menghapuskan kolonialisme di dunia.

“Rakyat Indonesia selalu mengingat pesan inspiratif dari bapak pendiri negara kita, Presiden Sukarno, nan pernah menyatakan, ‘Selama kebebasan Palestina belum dikembalikan kepada orang-orang Palestina, maka selamanya Indonesia bakal berdiri menentang pendudukan Israel’,” ungkap cucu Presiden Sukarno tersebut.

Menurut Puan, personil parlemen di seluruh bumi tidak boleh tinggal diam. Ia menekankan bahwa tanggung jawab seorang wakil rakyat tidak hanya kepada konstituen di negaranya, tetapi juga terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian dunia.

Puan juga menyesalkan kebenaran bahwa gencatan senjata nan telah disepakati pada awal tahun 2025 belum sukses ditegakkan. Ia membujuk seluruh parlemen bumi untuk bersuara bersama, mendesak agar situasi di Gaza segera dipulihkan dan Israel menghentikan agresinya.

“Fase kedua gencatan senjata kudu segera dijalankan tanpa penundaan. Parlemen di beragam negara kudu mendorong pemerintah mereka agar mengambil sikap nan lebih tegas,” seru Puan.

Ia menambahkan, organisasi internasional perlu berasosiasi dalam satu bunyi untuk mendesak Israel agar mematuhi sepenuhnya ketentuan gencatan senjata.

Puan juga menekankan pentingnya memastikan pengiriman support kemanusiaan kepada rakyat Gaza nan cepat, aman, dan tanpa hambatan.

“Memblokir support kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap norma humaniter internasional,” tegasnya.

Ia menyerukan agar para personil parlemen dari beragam negara berani menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hukum.

“Oleh lantaran itu, kita kudu bergerak untuk memobilisasi sumber daya, membangun support publik, dan mendesak pemerintah kita masing-masing untuk meningkatkan support kemanusiaan ke Gaza,” kata Puan.

Tak hanya itu, Puan juga menyinggung upaya pemindahan paksa penduduk Gaza ke luar wilayah Palestina. Ia menegaskan bahwa organisasi internasional kudu menolak rencana Israel nan bermaksud mengusir rakyat Palestina dari tanah kelahirannya.

Tolak Relokasi“Kita kudu dengan tegas menolak segala corak pemindahan paksa penduduk Palestina. Gaza adalah rumah mereka. Tidak ada usulan untuk merelokasi penduduk Palestina ke luar tanah mereka nan boleh diterima,” tegas Puan dalam forum tersebut, seperti dilansir dari Emedia DPR Ri

Lebih lanjut, Puan menyampaikan bahwa masa depan Gaza kudu dipersiapkan dengan semangat membangun kembali, tidak hanya dalam corak fisik, tetapi juga dalam perihal martabat, keadilan, dan harapan. “Pada saat nan sama, kita kudu mulai mempersiapkan masa depan. Gaza perlu dibangun kembali tidak hanya dengan batu bata, tetapi dengan martabat, keadilan, dan harapan,” imbuh mantan Menko PMK itu.

Puan menekankan bahwa rekonstruksi Gaza kudu dipimpin langsung oleh Palestina berasas kebutuhan dan prioritas mereka sendiri. Ia menilai organisasi internasional perlu mendukung proses tersebut tanpa mengendalikannya.

“Mengingat beratnya situasi, kami menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza,” ucap Puan. Ia menambahkan, “Warga sipil kudu dilindungi. Stabilitas kudu dipulihkan. Dan parlemen kudu mendukung dan memperkuat seruan untuk bertindak ini.”

Seruan untuk Akui PalestinaDi hadapan ketua parlemen negara-negara pendukung Palestina, Puan mengingatkan bahwa tujuan akhir forum ini adalah terbentuknya negara Palestina nan berdaulat, damai, dan makmur melalui solusi dua negara. Ia mendorong para delegasi untuk memanfaatkan pengaruh dan otoritas moral masing-masing dalam mendorong pengakuan terhadap Palestina.

“Pengakuan Palestina adalah langkah krusial untuk mengakhiri siklus kekerasan. Pengakuan ini mengirimkan pesan kepada bumi bahwa rakyat Palestina penting, bahwa hak-hak mereka penting,” urai Puan.

Puan menegaskan bahwa pengakuan tersebut juga mengirimkan pesan bahwa bumi tidak bakal lagi mentolerir standar dobel dalam memperlakukan Palestina. “Oleh lantaran itu, kita perlu bekerja sama melalui forum antar-parlemen untuk memperkuat seruan solusi dua negara. Perdamaian di Gaza tidak hanya krusial bagi penduduk Palestina tetapi juga krusial bagi Timur Tengah. Dan perdamaian di Timur Tengah sangat krusial bagi stabilitas bumi kita,” jelasnya.

Serukan Kerja Sama GlobalSebagai sesama personil parlemen, Puan mengingatkan pentingnya bunyi dan kekuatan legislatif untuk memengaruhi kebijakan negara masing-masing serta membentuk opini global.

“Mari kita bekerja dengan keberanian, keyakinan, dan belas kasih untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. Mari kita berdiri dengan teguh, berani untuk perdamaian, untuk keadilan, dan untuk rakyat Palestina,” ajaknya.

Sebelum forum The Group of Parliaments in Support of Palestine resmi dimulai, Puan berbareng para ketua parlemen lainnya sempat melakukan audiensi dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Di sela acara, Puan juga melakukan pertemuan unik dengan Ketua Parlemen Palestina.

Dalam forum ini, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi XII Dony Oekon, serta Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez.

(*)