Kemenhub Soal Efisiensi Berdampak Ke Asn: Masih Koordinasi Antarkementerian

detikai.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menanggapi sejumlah berita perihal efisiensi nan dikabarkan berakibat terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansinya. Seperti soal penerapan Work From Anywhere (WFA) dan lainnya.

Juru Bicara Kemenhub Elba Damhuri menyampaikan, sejauh ini belum ada kebijakan WFA nan diterapkan terhadap para ASN di lingkungan kementerian tersebut.

“Sebagai background, belum ada kebijakan WFA ya,” tutur Elba saat dihubungi detikai.com, Selasa (4/2/2025).

Menurut Elba, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi tetap kudu melakukan koordinasi lebih lanjut berbareng kementerian mengenai lainnya soal sejumlah kebijakan terdampak efisiensi, termasuk nan bersenggolan dengan ASN.

“Pak Menhub kudu koordinasi dengan kementerian lain lantaran ini lintas sektor. Nanti begitu ada info kita kabari,” jelas dia.

Elba juga tetap enggan menanggapi perihal rumor Tunjangan Kinerja (Tukin) ASN nan ke depannya bakal ditiadakan dan dipotong dari gaji, serta honorarium untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) nan dikabarkan hanya sampai Maret 2025 dan setelah itu dirumahkan.

“Untuk rumor terakhir kita juga belum bisa komentar ya. Nanti begitu ada update, saya informasikan,” Elba menandaskan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif menekankan 10 (sepuluh) rencana kebijakan nan bakal dijalankan oleh BKN dalam menyikapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Arahan tersebut disampaikan pada giat Apel Pagi nan rutin dilaksanakan oleh seluruh Pegawai BKN Pusat, Kantor Regional dan UPT BKN.

Zudan Arif menyampaikan bahwa 10 rencana kebijakan nan bakal dijalankan oleh seluruh pegawai BKN ini merupakan corak respons sigap BKN dalam menyikapi Instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai petunjuk Presiden ini, diperlukan skema kerja nan lebih adaptif agar tugas dan pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, imbau Kepala BKN dalam pengarahan Apel Pagi secara daring, Senin (03/02/2025) di Jakarta.

Ia juga menerangkan bahwa Instruksi Presiden soal efisiensi anggaran 2025 ini merupakan pintu pembuka nan bisa dijadikan kesempatan emas bagi pemerintah untuk dapat lebih responsif, efisien, dan transparan dalam melayani masyarakat serta menciptakan pembangunan nan berkelanjutan.

Zudan juga menyampaikan bahwa BKN dalam menjalankan kebijakan teknis manajemen ASN kudu dapat memudahkan ASN dalam menyikapi persoalan kepegawaian nan berkembang di ruang lingkup ASN.

Permasalahan manajemen ASN nan disinggung dalam perihal ini mengenai penyelesaian persoalan hukum, kesejahteraan dan pekerjaan ASN, pekerjaan fungsional nan terbuka dan kemudahan dalam peningkatan pendidikan para ASN serta kemudahan jasa kepegawaian lainnya.

Terakhir, Kepala BKN juga meminta kepada pegawai BKN dan seluruh ASN di Indonesia untuk menyikapi efisiensi anggaran ini dengan tidak menjadikan sebagai sebuah hambatan, tapi sebagai kesempatan dan tantangan dalam meningkatkan kecepatan pelayanan agar dapat sesuai dengan ekspektasi masyarakat ASN.