Kata Pakar: No More Untouchables, Penetapan Tersangka Riza Chalid Bukti Keseriusan Prabowo Tegakkan Hukum

Sedang Trending 2 minggu yang lalu
ARTICLE AD BOX
Prabowo menunjukkan bahwa reformasi norma nan dijanjikannya tidak berakhir di atas kertas.

detikai.com, Jakarta - Penetapan Riza Chalid sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tata kelola minyak mentah bukan hanya langkah norma biasa. Ini adalah momen krusial nan menandai transisi serius dalam paradigma penegakan norma di Indonesia. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, norma tidak lagi tunduk pada oligarki alias ketakutan terhadap nama besar. No more untouchables.

Ini membuka mata publik terhadap strategi Prabowo dalam keberpihakan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi nan terjadi di sektor-sektor nan mengenai kepentingan publik. Prabowo menyadari keberadaan aktor-aktor tertentu nan nyaris untouchables oleh norma pada akhirnya bakal merusak sendi sendi perekonomian publik, sehingga para koruptor kelas kakap kudu di”prodeo”kan untuk memberi pengaruh psikologis jangka panjang.

Saya memandang peristiwa ini dari kacamata teori policy window dari John W. Kingdon. Menurut Kingdon, kebijakan publik lahir dan bisa dieksekusi efektif jika tiga aliran, masalah, kebijakan, dan politik, berjumpa pada satu momentum tertentu. Dalam kasus ini, masalahnya adalah buruknya tata kelola migas dan dugaan keterlibatan tokoh besar selama puluhan tahun; aliran kebijakannya adalah reformasi norma dan penguatan penegakan; dan politiknya adalah kehadiran figur presiden nan mempunyai keberanian politik tinggi. Ketiganya sekarang bertemu, menciptakan window of opportunity nan dimanfaatkan Kejaksaan untuk bertindak tegas.

Penegakan norma terhadap Riza Chalid bukan hanya tentang sosok, tapi tentang simbol. Selama bertahun-tahun, Riza kerap disebut-sebut dalam beragam rumor strategis energi, apalagi sempat terekam dalam transkrip skandal besar nan membikin publik mengernyit. Namun hingga kini, tak ada satu pun pemerintahan nan berani menyentuhnya. Ia seperti kebal hukum. Dalam istilah teori kebijakan publik, perihal ini mencerminkan policy inertia, ialah kondisi di mana status quo dipertahankan lantaran tekanan tokoh kuat dan lemahnya insentif perubahan. Namun era Prabowo menginterupsi stagnasi itu.

Selengkapnya