ARTICLE AD BOX
detikai.com, Jakarta - Kasus pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten memasuki babak baru. Penyidik Bareskrim Polri meningkatkan kasus pagar laut tersebut ke tahap investigasi setelah ditemukan adanya unsur pidana .
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, keputusan itu diambil setelah dilakukan gelar perkara pada Selasa (4/2/2025). Penyidik menemukan unsur pidana berupa pemalsuan surat Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).
Hadir saat gelar perkara, tim interogator utama, interogator madya, dan para interogator di Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri.
"Dari hasil gelar, kami sepakat bahwa kami telah menemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan alias pemalsuan akta otentik," kata Djuhandhani di Bareskrim Polri, Selasa (4/2/2025).
Djuhandhani mengatakan, hasil gelar perkara sekaligus meningkatkan status perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Karena itu, interogator bakal kembali memanggil saksi-saksi nan pernah diperiksa pada tahap penyelidikan.
Sejauh ini, total ada 12 orang saksi nan telah dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus pagar laut di Desa Kohod.
Dia menyebut, lima di antaranya telah diperiksa pada hari ini. Para saksi nan diperiksa hari ini adalah KJSB Raden Muhamad Lukman Fauzi Parikesit, perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bapeda Kabupaten Tangerang.
"Hari ini kami menambah beberapa orang saksi, nan sebelumnya kita interview kita formilkan, kita periksa lima orang saksi" ujar Dirtipidum Bareskrim Polri ini memungkasi.
Debat Sengin Menteri ATR dan Kades Kohod
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengunjungi Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Jumat (24/1/2025). Kunjungan ini diwarnai perdebatan sengit dengan Kepala Desa Kohod, Arsin, mengenai status norma sebuah lahan di area tersebut.
Arsin menyatakan bahwa lahan pagar laut yang dipermasalahkan adalah jejak empang milik penduduk nan telah dibeli oleh pengembang. "Dulunya ini empang. Ada abrasi, kemudian dikasih batu-batu di tahun 2004," ujar Arsin, sebagaimana disampaikan oleh Nusron.
Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Nusron Wahid menyatakan enggan memperpanjang perdebatan di lokasi. "Saya enggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kan kampung dia. Kalau saya debat, entar saya enggak bisa pulang," kata Nusron dengan nada bercanda.
Meski demikian, Nusron menegaskan bahwa lahan nan disebut sebagai jejak empang itu, secara fisik, sekarang sudah tidak ada. Dia menjelaskan bahwa lahan tersebut masuk dalam kategori tanah musnah, sehingga kewenangan guna bangunnya secara otomatis hilang.
"Kita lihat bersama, fisiknya sudah enggak ada tanahnya. Kalau sudah tidak ada, maka tanah itu menjadi kewenangan negara, jelas Nusron.
Lebih lanjut, Nusron menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan secara berulang untuk memastikan validitas info sebelum mengambil langkah pembatalan sertifikat nan dikeluarkan sebelumnya.
"Kalau memang sertifikatnya tidak ada materialnya, otomatis kita batalkan satu per satu. Tapi jika memang ada wujudnya, misalnya ada tanah alias ikannya, ya sertifikatnya tetap aman," tambahnya.