Jokowi Tanggapi Usulan Pemakzulan Gibran: Biasa Saja

Jakarta, detikai.com --

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santuy munculnya surat usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari dinamika politik nan wajar dalam sistem demokrasi.

"Bahwa ada nan menyurati seperti itu, itu dinamika kerakyatan kita. Biasa saja. Biasa," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya usai salat Iduladha, Jumat (6/6).

Jokowi juga menekankan proses pemakzulan mempunyai patokan ketatanegaraan nan ketat. Menurutnya, presiden maupun wakil presiden hanya bisa dimakzulkan jika terbukti melakukan pelanggaran berat.

"Pemakzulan itu kudu presiden alias wakil presiden misalnya korupsi, alias melakukan perbuatan tercela, alias melakukan pelanggaran berat. Itu baru [bisa dimakzulkan]," ujarnya.

Ia juga berbincang soal pemilihan kepala negara di Indonesia nan dilakukan secara paket, bukan individu. Pernyataan ini disampaikan dengan membandingkan sistem pemilu Indonesia dengan Filipina.

"Pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin, kan, satu paket. Bukan sendiri-sendiri," jelas Jokowi.

"Di Filipina itu [pemilihan presiden dan wapres] sendiri-sendiri. Di kita ini, kan, satu paket," lanjutnya.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada DPR dan MPR RI nan berisi permintaan untuk memproses pemakzulan terhadap Gibran sebagai wapres. DPR telah memastikan surat tersebut telah diterima secara resmi.

"Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berasas ketentuan norma nan berlaku," bunyi surat tersebut.

Surat bertanggal 26 Mei 2025 itu ditujukan kepada Ketua MPR dan Ketua DPR. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan pengiriman surat tersebut.

"Ya, betul [surat] sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD," ujar Bimo saat dikonfirmasi, Selasa (3/6).

Surat tersebut ditandatangani oleh empat purnawirawan TNI, ialah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

(del/asr)