Jokowi Bantah Isu Cawe-cawe Pembatalan Mutasi Anak Try Sutrisno

Jakarta, detikai.com --

Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sama sekali tak berangkaian dengan pembatalan mutasi anak Jenderal purnawirawan sekaligus mantan Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

Jokowi menyatakan perihal itu sepenuhnya merupakan urusan internal TNI dan dia sama sekali tak terlibat atas itu.

"Tidak ada sama sekali, itu urusan internal TNI," kata Jokowi di kediamannya, Solo, dikutip pada Selasa (8/5).

Jokowi menyampaikan perihal mutasi di tubuh TNI juga secara rinci diatur dalam prosedur nan ada.

Ia menyampaikan bahwa perihal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Panglima TNI.

"Prosedurnya di situ juga kita semua tahu ada Wanjakti dan lain-lain, itu ada kewenangan Panglima TNI dan kewenangan dari panglima tertinggi," ucapnya.

Ketika awak media mengaitkan rumor itu dengan sikap politik Try Sutrisno nan tergabung dalam Forum Prajurit Purnawirawan TNI, Jokowi juga menampik.

Kunto saat ini menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan) dan bakal dimutasi menjadi staf unik Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) namun batal.

Pembatalan mutasi Kunto itu pun belakangan menuai sorotan. Hal itu dikaitkan dengan sikap politik ayahnya nan tergabung dalam forum purnawirawan.

Pembatalan itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 nan ditetapkan 30 April 2025 dan ditandatangani Kepala Sekretaris Umum (Setum) TNI Brigjen Mohammad Sjahroni.

Surat ini sekaligus membatalkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan perubahan mutasi tersebut dilakukan usai melalui pertimbangan matang. Dalam proses rotasi jabatan, terdapat sejumlah posisi nan belum memungkinkan ditinggalkan perwira tinggi TNI terkait.

Kristomei juga menegaskan seluruh proses mutasi kedudukan di lingkungan TNI murni berasas kebutuhan organisasi, Tour of duty/tour of area, dan telah melalui sistem sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

Kristomei lampau berujar "Oleh lantaran itu, diputuskan untuk menunda alias meralat perubahan tersebut."

(mnf/isn)

[Gambas:Video CNN]