Jelang Lebaran, Puan Maharani Soroti Kenaikan Harga Sembako Yang Bebani Rakyat

detikai.com, Jakarta Harga-harga kebutuhan pokok terus melonjak menjelang Lebaran 2025. Lonjakan nilai beras, minyak goreng, gula, dan telur terjadi di beragam wilayah seperti Lebak, Banten dan Makassar.

Melihat kondisi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak sigap mengendalikan nilai bahan pokok. Stabilitas nilai dan kesiapan pangan, menurut Puan, sangat krusial agar masyarakat terutama kelas menengah ke bawah tidak semakin terbebani.

"Harga sembako nan melonjak menjelang Lebaran kudu segera dikendalikan. Pemerintah perlu bergerak sigap dan efektif untuk menstabilkan harga-harga bahan pokok agar rakyat tidak semakin terbebani," kata Puan, Rabu (26/3/2025).

Berdasarkan penilaian Puan, kenaikan nilai bukan hanya akibat meningkatnya permintaan, tetapi juga kurangnya pengawasan distribusi, tingginya biaya logistik, dan cuaca buruk. Oleh lantaran itu, pemerintah memastikan pasokan tetap lancar, mencegah penimbunan, dan menggencarkan operasi pasar murah agar nilai tetap terjangkau, terutama di daerah-daerah nan mengalami lonjakan nilai signifikan.

"Pastikan rakyat bisa membeli kebutuhan pokok dengan nilai wajar. Operasi pasar kudu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil, bukan sekadar formalitas," tegasnya.

Ia mendorong agar support sosial seperti Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) segera disalurkan tanpa halangan birokrasi demi membantu masyarakat menghadapi Lebaran.

"Jangan biarkan rakyat menanggung semua beban ini sendirian. Pemerintah kudu datang dengan solusi nyata," kata Puan.

Puan juga menyoroti melemahnya daya beli masyarakat, berkurangnya jumlah pemudik hingga menurunnya perputaran duit selama Idul Fitri.

Data Kemenhub memprediksi jumlah pemudik 2025 ini turun 24 persen dibanding tahun lalu. Sementara Kadin memperkirakan perputaran duit Lebaran tahun ini hanya Rp137,97 triliun, lebih rendah dari tahun sebelumnya Rp157,3 triliun.

"Keadaan ini kudu direspons pemerintah agar tidak semakin banyak masyarakat nan turun kasta ekonomi," ujarnya.

Lebih lanjut, Puan mengatakan DPR akan terus mengawal dan memastikan kebijakan pro rakyat benar-benar dijalankan demi kesejahteraan rakyat.

(*)