Jakarta Kerahkan Satpol Pp Untuk Atasi Premanisme

detikai.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memberantas persoalan premanisme. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, perihal ini juga sesuai dengan petunjuk Presiden Prabowo Subianto nan memerintahkan untuk menanggulangi presmanisme.

"Pak Presiden sudah instruksikan, Kapolri juga sudah instruksikan. Harus melakukan pembenahan terhadap rumor premanisme," kata Rano Karno di Jakarta Selatan, Minggu (11/5/2025), seperti dilansir dari Antara.

Polda Metro Jaya sedang melaksanakan operasi terpadu untuk memastikan tidak ada tempat bagi premanisme nan meresahkan masyarakat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

"Operasi ini merupakan langkah strategis nan mencakup tiga pendekatan utama, ialah preemtif, preventif hingga penegakan norma (represif) terhadap para pelaku premanisme," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi.

Ade Ary menjelaskan bahwa operasi ini bukan hanya berbasis pada penindakan, melainkan diawali dengan edukasi kepada masyarakat dan pengawasan intensif di lokasi-lokasi rawan.

Operasi ini menyasar beragam letak nan berpotensi menjadi tempat praktik premanisme, seperti pasar, terminal, pelabuhan, stasiun, area parkir liar dan wilayah pemukiman nan sering dikeluhkan masyarakat.

Jika tetap ditemukan pelanggaran akibat tindakan para preman, maka bakal dilakukan penegakan norma secara tegas.

Ia menyatakan bahwa Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto pun telah memberi pengarahan langsung kepada seluruh Kapolres dan jejeran agar menjadikan pemberantasan premanisme sebagai salah satu prioritas utama perlindungan masyarakat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan sudah ada ribuan kasus premanisme yang ditindak oleh Polri sejak operasi anti premanisme. Diketahui Polri telah menggelar operasi besar-besaran berbareng TNI untuk memberantas premanisme sejak 1 Mei 2025.

"Yang jelas Polri menindak tegas setiap tindakan premanisme. Kita sudah membentuk operasi, namanya operasi pekat kewilayahan dalam kurun waktu mulai dari tanggal 1 kemarin sudah ribuan kasus nan tangani," ujar Sigit, Jumat (9/5/2025).

Operasi ini sebagai tindak lanjut setelah Presiden Prabowo Subianto memberi atensi mengenai maraknya tindak pidana premanisme nan terjadi belakangan.

Sigit menyampaikan, beberapa kasus premanisme nan ditanganinya itu ada nan menonjol dan viral di media sosial. Dia menghimbau kepada masyarakat maupun para pelaku upaya nan menjadi korban premanisme agar segera melapor ke instansi kepolisian sekitar.

"Yang jelas kita membuka semua jasa pengaduan dan kita pasti tindak tegas," katanya.

"Terkait dengan investasi, tidak usah ragu. Masuk saja, urusan keamanan, kami nan tanganin," Sigit menegaskan.

Dalam operasi anti premanisme ini, Polri juga bakal menjalin sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait. Koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang.

Langkah ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, nan ditujukan kepada seluruh jejeran Polda dan Polres di Indonesia.