Istana Soal One Piece: Tolong Jangan Manfaatkan Ganggu Kesakralan

Jakarta, detikai.com --

Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf jika kondisi negara dan bangsa saat ini belum sesuai dengan nan diharapkan.

Permintaan itu Pras sampaikan sekaligus merespons pengibaran bendera One piece nan masif di sejumlah wilayah sebagai corak protes menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

Pras mengatakan pemerintah terus bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan para pendiri bangsa.

"Kalaupun hari ini ada kondisi di bangsa kita yang, minta maaf, tetap belum sesuai nan diharapkan. Kami, kita semua mari kita bekerja keras mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, mewujudkan cita-cita pendiri Bangsa," kata Pras di kompleks parlemen, Senin (4/8).

Pengibaran bendera One Piece di sejumlah wilayah baru-baru ini diambil dari seri anime dan manga Jepang karya Eiichiro Oda dengan titel nan sama.

Dalam serial tersebut, bendera One Piece nan spesifik merupakan bendera kru bajak laut Topi Jerami, disimbolkan sebagai simbol kebebasan dan perlawanan terhadap pemerintah dunia.

Pras menyebut pemerintah tak mempersoalkan pengibaran bendera tersebut jelang HUT Kemerdekaan ke-80 RI. Dia menilai perihal itu sebagai corak kebebasan beranggapan dan berekspresi.

"Kalau berkenaan dengan produktivitas dari kawan-kawan, komunitas-komunitas tentu itu sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah," kata Pras.

Namun, dia mewanti-wanti agar produktivitas itu tak digunakan untuk mengganggu sakralnya hari Kemerdekaan.

"Tolonglah ini jangan dimanfaatkan untuk hal-hal nan mengganggu kesakralan. Hari ini kita berambisi di 80 tahun Indonesia Merdeka apapun kondisinya sebagai bangsa kita kudu berasosiasi padu, kita kudu optimis sebagai anak-anak bangsa," kata Pras.

Pras membujuk semua komponen untuk menghadapi masalah secara berbareng di tangan kondisi bumi nan juga tidak baik-baik saja.

"Ada masalah ya mari kita hadapi. Memang bumi sedang tidak baik-baik saja. Kami pun pemerintah juga berbuka terhadap semua masukan, semua kritik," katanya.

Sejumlah pejabat pemerintahan maupun parlemen begitu reaktif dan berlebihan merespons pengibaran bendera One Piece jelang HUT RI.

Seperti Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, personil MPR dari Golkar Firman Soebagyo, Menko Polkam Budi Gunawan, hingga Menteri HAM Natalius Pigai.

Pigai menyatakan negara bisa melarang pengibaran bendera tersebut lantaran dianggap melanggar norma sekaligus sebagai corak makar.

"Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya pentingnya menjaga simbol-simbol nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap negara," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Minggu (3/8).

(fra/thr/fra)

[Gambas:Video CNN]