Industri Tembakau Tertekan, Pengusaha Minta Cukai Rokok Tak Naik

Jakarta -

Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) meminta pemerintah untuk tidak meningkatkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan nilai jual satuan (HJE) pada periode 2026-2029. Hal ini bakal membikin industri hasil tembakau (IHT) Indonesia semakin terpuruk.

Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tengah menyusun peta jalan (roadmap) kebijakan tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) rokok untuk periode 2026-2029.

Ketua Umum Perkumpulan GAPPRI Henry Najoan mengatakan kondisi IHT di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal ini dikarenakan maraknya rokok terlarangan nan beredar di masyarakat imbas adanya kenaikan cukai 2023-2024 lalu.

"Industri hasil tembakau legal saat ini situasinya tidak sedang baik-baik saja. Maka itu, GAPPRI mendorong pemerintah tidak meningkatkan tarif cukai dan HJE tahun 2026 - 2028 agar IHT bisa pulih terutama dari tekanan rokok murah nan tidak jelas asal dan produsennya," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (28/4/2025).

Henry menyampaikan, kebijakan kenaikan cukai multi years periode 2023-2024 nan rata-rata kenaikannya 10% terlalu tinggi. Ia bilang kenaikan ini mengakibatkan rokok terutama golongan I mengalami trade fall. Di sisi lain, situasi itu dimanfaatkan oleh produsen rokok murah nan tak jelas prosesnya untuk melebarkan pasar.

"Kebijakan 2023-2024 di atas nilai keekonomian, sehingga sasaran penerimaan selalu tidak tercapai," katanya.

GAPPRI juga meminta agar seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) mengenai industri hasil tembakau (IHT) dilibatkan dalam penyusunan Peta Jalan (Roadmap) kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan nilai jual satuan (HJE) periode 2026-2029. Hal ini guna memastikan keseimbangan nan inklusif dan berkeadilan antara aspek kesehatan, tenaga kerja lHT, pertanian tembakau dan cengkeh.

Henry mengatakan, selama ini kepastian upaya di IHT kerap kali mendapatkan hambatan. Misalnya kebijakan waktu pengumuman Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kenaikan cukai hasil tembakau (CHT), kerapkali pada akhir tahun sehingga menyulitkan dalam proses perencanaan bisnis.

"GAPPRI berharap, penyusunan roadmap kebijakan cukai 2026-2029 dilakukan secara komprehensif, transparan, dengan mempertimbangkan akibat jangka panjang terhadap industri dan perekonomian nasional," katanya.

Selain itu, GAPPRI mewanti-wanti agar pemerintah tidak melakukan penyederhanaan tarif (simplifikasi), mengingat dampaknya nan justru lebih besar dibanding manfaatnya.

"Simplifikasi tarif justru bakal membikin nilai produk tembakau naik tinggi, nan membikin susah bersaing dengan rokok nan tak jelas proses dan produsennya," tegas Henry Najoan.

(rrd/rrd)