Hampir 50% Lahan Besertifikat Dikuasai 60 Keluarga 'crazy Rich' Ri

Jakarta, detikai.com --

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan nyaris separuh dari total lahan bersertifikat di Indonesia dikuasai oleh segelintir kelompok.

Nusron sebelumnya menjelaskan dari total 70,4 juta hektare areal penggunaan lain (APL) nan berada di bawah kewenangan ATR/BPN, sebanyak 55,9 juta hektare alias 79,5 persen telah terpetakan dan bersertifikat.

Hal itu disampaikan dalam paparan mengenai pengedaran dan penguasaan lahan nasional dalam aktivitas Pengukuhan dan Rakernas I PB IKA-PMII Periode 2025-2030.

"Dari 55,9 juta hektare (lahan bersertifikat) itu, 48 persen dari 55,9 juta, katakanlah 56 juta, dari 48 persen itu hanya dimiliki, sekali lagi, baik HGU maupun HGB, hanya dimiliki oleh 60 family di Indonesia," ujar Nusron di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/7).

"Jadi dari 55,9 juta hektare, 48 persennya itu hanya, bukan dimiliki, salah-salah, hanya dikuasai, salah, maaf, hanya dikuasai, jika miliknya tetap milik negara, tapi hanya dikuasai oleh 60 family di negara," tegasnya.

Menurutnya, penguasaan ini tidak dilakukan secara langsung oleh individu, melainkan melalui beragam badan norma alias perusahaan.

"Yang jika dipetakan PT-nya, PT-nya bisa berubah macam-macam. Tapi jika di-tracking siapa beneficiary ownership-nya, BO-nya, itu hanya 60 keluarga," katanya.

Ia menilai ketimpangan tersebut sebagai hasil dari kebijakan masa lampau nan belum berpihak.

"Inilah problem di Indonesia, kenapa terjadi kemiskinan struktural? Karena ada kebijakan nan tidak berpihak. Ada tanda petik, jika kami boleh menyimpulkan, ada tanda petik kesalahan kebijakan pada masa lalu," ujar Nusron.

Pemerintah saat ini, lanjutnya, mengusung perubahan dengan tiga prinsip, ialah keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi.

Ia memaknai prinsip kesinambungan sebagai upaya mempertahankan pelaku upaya nan sudah berjalan, sementara prinsip keadilan dan pemerataan berfaedah lahan baru tidak lagi diberikan kepada pihak-pihak nan sebelumnya sudah menguasai terlalu banyak.

"Yang sudah ada jangan dimatikan. Kalau ada peralatan baru, jangan diberikan kepada mereka lagi," kata Nusron.

(del/rds)

[Gambas:Video CNN]