Hakim Minta Trump Setop Dulu Efisiensi Pegawai

Jakarta -

Pemerintah Amerika Serikat (AS) diminta menghentikan sementara program efisiensi pegawai. Hal ini lantaran Kongres tidak mengizinkan untuk melakukan pengurangan staf dalam skala besar dan restrukturisasi lembaga.

Hakim Pengadilan Distrik AS, Susan Illston, memihak pada serikat pekerja, LSM, dan pemerintah daerah. Ia menutup langkah PHK massal dalam skala besar nan dikenal sebagai reductions in force (RIF) selama 14 hari.

"Seperti nan dibuktikan oleh sejarah, Presiden dapat merestrukturisasi lembaga federal secara luas hanya jika diizinkan oleh Kongres," kata Illston, dikutip dari Reuters, Sabtu (10/5/2025).

Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sejauh ini, putusan tersebut menjadi nan terluas dalam menentang perombakan pemerintah nan dipimpin oleh Elon Musk, orang terkaya di bumi nan juga merupakan CEO kreator kendaraan listrik Tesla (TSLA.O).

Keputusan tersebut merupakan nan paling luas menentang langkah efisiensi pemerintahan Presiden Donald Trump. Efisensi pegawai pemerintah AS dijalankan Department of Government Efficiency (DOGE) nan dipimpin Elon Musk, orang terkaya di bumi nan juga CEO kreator kendaraan listrik Tesla.

Sebagai informasi, pada Februari lalu, Trump menginstruksikan lembaga pemerintah untuk bekerja sama dengan Departemen Efisiensi Pemerintah dalam mengidentifikasi sasaran PHK massal sebagai bagian dari rencana restrukturisasi pemerintahan.

Trump mendesak lembaga negara untuk menghilangkan peran nan tumpang tindih, lapisan manajemen nan tidak perlu, dan pekerjaan nan tidak penting.

Langkah ini dilakukannya sembari mengotomatiskan tugas-tugas rutin, menutup instansi lapangan regional, dan mengurangi penggunaan kontraktor luar.

"Upaya nan melanggar norma dari pemerintahan Trump untuk mengatur ulang pemerintah federal telah membikin lembaga-lembaga menjadi kacau, mengganggu jasa krusial nan disediakan di seluruh negara kita," kata sebuah pernyataan dari koalisi penggugat.

(shc/hns)