Gubernur Kaltara Curhat Kondisi Perbatasan Ri: Harga Semen Mahal-gas Langka

Jakarta -

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwan mencurahkan kondisi perbatasan di Kalimantan Utara. Untuk diketahui, provinsi tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.

Panjang garis perbatasan di provinsi tersebut 1.038 kilometer (km) dan luas wilayah perbatasan 3,6 juta hektare (ha). Kabupaten nan berbatasan langsung ialah Malinau dan Nunukan, sementara kecamatan nan berbatasan ialah Krayan.

Zainal mengungkapkan kondisi akses jalan, nilai semen, hingga kesiapan sembako susah dijangkau oleh masyarakat perbatasan. Bagaimana untuk membangun jalan, Zainal mengatakan nilai satu sak semen di wilayah perbatasan saja mencapai Rp 900 ribu.

"Di Krayan saya katakan nilai satu sak semen sama dengan kerabat kami di Papua, nilai satu sak semen Rp 900 ribu. Ada dua wilayah kami nan memang akses belum tembus semua, jadi kudu menggunakan moda transportasi udara alias sungai nan arusnya arum jeram. Saya mau memperlihatkan gimana susahnya masyarakat, untung mereka tetap NKRI, tapi perutnya Malaysia," ungkap dia dalam rapat berbareng Kemendagri dan Komisi II DPR RI, Senin (28/4/2025).

Zainal mengungkapkan juga jarak tempuh nan kudu dilalui ke perbatasan, misalnya 60 km ditempuh selama 6 jam. Hal ini disebabkan akses jalan raya nan tidak ada di sana. Kendala akses ini juga menyulitkan masyarakat mendapatkan sembako.

"Jakarta-Bogor di sini tidak sampai 1 jam, tetapi di sana 60 km itu 6 jam. Di akhir 2023 lewat darat Malinau-Krayan, saya tempuh 3 hari 2 malam, kami menginap di pinggir jalan, mobil kami diderek. Sekarang kondisi jembatan, masyarakat secara swadaya membangun dengan batang pohon, jika nggak begini, mereka tidak mendapatkan sembako," terangnya.

Seraya menahan tangis di tengah bercerita, Zainal juga mengungkapkan masyarakat perbatasan lebih sering mendapatkan kebutuhan dari Malaysia. Adapun biaya transfer wilayah ke Kaltara dari pemerintah pusat pada 2025 hanya sekitar Rp 1,5 triliun. Rinciannya, untuk pendidikan Rp 769,5 miliar, pelayanan publik Rp 792,08 miliar dan pengawas Rp 21,71 miliar.

"Kita ini negara besar, kita malu berjuntai selalu dari Malaysia. Tetapi mau diapakan memang kondisi finansial belum bisa menjangkau. Kalau saya putarkan video-video bisa menangis memandang suasana masyarakat kita di Kalimantan Utara," pungkasnya.

(ada/kil)