ARTICLE AD BOX
-
-
Berita
-
Politik
Selasa, 14 Januari 2025 - 19:03 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Edwin Firdaus
Jakarta, VIVA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti wacana meniadakan parliamentary threshold (PT) menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold. Menurut Dasco, apabila itu terjadi, maka akan mengganggu kinerja DPR.
Sebab, jika parliamentary threshold dihapuskan, maka seluruh parpol bisa duduk di parlemen. Saat ini parliamentary threshold diatur harus 4 persen.
"Ya, mungkin bagi partai yang selama ini enggak pernah dapet ambang batas, ya, itu wajar saja diusulkan. Tetapi ada plus-minusnya kan. Kalau semua partai politik yang nanti ikut pemilu lalu kemudian 0 persen, semua bisa duduk di DPR, ya kan kita sudah tahu bahwa fungsi-fungsi DPR itu legislasi, pengawasan, dan anggaran juga harus kemudian terkonsolidasi,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 4 Januari 2025.
Dasco menambahkan, jika terlalu banyak parpol yang masuk ke DPR maka fungsi legislasi atau pembuatan undang-undang sebagai salah satu tugas DPR bisa terganggu.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
Photo :
- VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)
“Sehingga kalau terlalu banyak dari banyak partai, ya, kita khawatir bahwa kemudian fungsi-fungsi ini akan juga terganggu dan membuat juga pemerintah terganggu,” kata Katua Harian Partai Gerindra tersebut.
Peluang dihapuskan parliamentary threshold disampaikan oleh Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
DPR Bakal Lakukan Kajian Mendalam soal Usul Pembatasan Medos Bagi Anak-Anak
Parlemen bakal mengkaji lebih dalam terkait usulan pembatasan usia penggunaan media sosial bagi anak-anak yang diinisiasi oleh Kementertian Komuninasi dan Digital.
VIVA.co.id
15 Januari 2025
Berita Terkait
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Mahkamah Konstitusi diminta membatalkan kemenangan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Manggarai Barat (Mabar) nomor urut 2, Edistasius Endi-Yulianus Weng.
Yusril Ihza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional.
Yusril Ihza Mahendra, politisi elder Partai Bulan Bintang atau PBB, berharap lewat muktamar partai tersebut bisa melahirkan regenerasi kepemimpinan di dalam tubuh partai
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menepis rumor bahwa tidak ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK usai pemeriksaan sebagai saksi pada Senin.
Mayoritas publik relatif cukup puas terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kabinet Merah Putih selama 100 hari kerja pertama
Pihak MK menyampaikan pencabutan gugatan itu baru diterima pihaknya pada Senin, 13 Januari 2025.
Terpopuler
Brigjen TNI (Purn)Hendrawan Ostevan (HO) ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi mengapung di Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara Jumat, 10 Januari 2025 sore.
Brigjen TNI (Purn) Hendrawan Ostevan (HO) ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi mengapung di perairan Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara Jumat, 10 Januari 2025.
Sejumlah artikel menjadi yang terpopuler sepanjang Selasa, 14 Januari 2025. Salah satunya mengenai jasad pensiunan Jenderal TNI yang mengapung di perairan Marunda.
Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Gerindra belum mengetahui perwakilan PDIP yang diutus sebagai mediator guna mematangkan rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo.
Polisi menangkap empat orang tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) usai menjual dua remaja.
Selengkapnya
Partner
Nokia Lumia P1 5G hadir dengan kamera PureView 108MP, baterai jumbo 9000mAh, dan Android 14. Cek spesifikasi dan harga terbarunya di sini!
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan kegiatan penanaman pohon serentak Seluruh Indonesia di Kupang Provinsi NTT yang dipimpin langsung oleh Ment
Bolu gulung abon rasanya gurih dan teksturnya empuk. Kue bolu gulung terbuat dari bahan dasarnya adalah tepung terigu. Sekarang bolu gulung abon ini sudah bisa dibuat se
KepmenPANRB 16/2025 mengatur pengurangan kuota CPNS hingga 50% dan menjadikan PPPK sebagai alternatif utama. Kriteria seleksi diperketat dengan sistem evaluasi berkala
Selengkapnya
Isu Terkini