ARTICLE AD BOX
Berita Politik
Selasa, 14 Januari 2025 - 19:08 WIB
Sumber :
Jakarta, VIVA - Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku hingga kini belum dapat memberikan kepastian kapan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri akan terealisasi. Sejauh ini, kata Dasco, pihaknya belum mendapat arahan langsung dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. “Akan ada perwakilannya, nah itu kita akan menunggu, dan saya sendiri belum kemudian mendapatkan pemberitahuan langsung dari Pak Prabowo,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025. Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan, rencana pertemuan dua tokoh bangsa itu harus disikapi dengan baik. Kendagi begitu, Dasco menilai pertemuan tersebut bukanlah yang luar biasa. “Sebenarnya kan ini bukan sesuatu yang luar biasa; ini kan suatu yang baik-baik yang memang semestinya dilakukan, sehingga, menurut saya, kita akan tunggu semua yang hal baik yang akan terjadi dan berjalan,” imbuhnya. Photo : Megawati sebelumnya mengatakan selama ini memiliki hubungan cukup baik dengan Prabowo. Mereka pernah berpasangan pada Pilpres 2009 meski berakhir dengan kekalahan. "Eh, Mas Bowo iki--aku tak ngomong yo baru oke--Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia, woh, kayaknya musuhan, enggak. Enggak," kata Megawati di kantor PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Januari 2025. VIVA.co.id 15 Januari 2025 Berita Terkait
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti wacana meniadakan parliamentary period (PT) menyusul putusan MK menghapus statesmanlike threshold.
Mahkamah Konstitusi diminta membatalkan kemenangan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Manggarai Barat (Mabar) nomor urut 2, Edistasius Endi-Yulianus Weng.
Yusril Ihza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional.
Yusril Ihza Mahendra, politisi elder Partai Bulan Bintang atau PBB, berharap lewat muktamar partai tersebut bisa melahirkan regenerasi kepemimpinan di dalam tubuh partai
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menepis rumor bahwa tidak ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK usai pemeriksaan sebagai saksi pada Senin.
Mayoritas publik relatif cukup puas terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kabinet Merah Putih selama 100 hari kerja pertama
Terpopuler
Brigjen TNI (Purn)Hendrawan Ostevan (HO) ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi mengapung di Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara Jumat, 10 Januari 2025 sore.
Brigjen TNI (Purn) Hendrawan Ostevan (HO) ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi mengapung di perairan Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara Jumat, 10 Januari 2025.
Sejumlah artikel menjadi yang terpopuler sepanjang Selasa, 14 Januari 2025. Salah satunya mengenai jasad pensiunan Jenderal TNI yang mengapung di perairan Marunda.
Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Gerindra belum mengetahui perwakilan PDIP yang diutus sebagai mediator guna mematangkan rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo.
Polisi menangkap empat orang tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) usai menjual dua remaja.
Selengkapnya Partner
KepmenPANRB 16/2025 mengatur pengurangan kuota CPNS hingga 50% dan menjadikan PPPK sebagai alternatif utama. Kriteria seleksi diperketat dengan sistem evaluasi berkala
HyperOS 3.0 berbasis Android 16 segera hadir dengan fitur AI canggih, performa tinggi, dan desain baru. Cek daftar HP Xiaomi, Redmi, dan Poco yang men
Pelaku beraksi saat majikannya dan semua peghuni rumah pergi. Ini membuat pelaku leluasa menguras harta benda korban dan melarikan diri dengan tenang.
Kenerja penjualan Apple semakin menurun khususnya di negeri Tiongkok China. Pemerhati Apple Ming-Chi Kuo baru saja merilis laporan pasar baru tentang nasib iPhone.
Selengkapnya Isu Terkini
Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri Semeja
Penampakan Eks Kader PDIP Saeful Bahri Penuhi Panggilan KPK Jadi Saksi Kasus Hasto PDIP
Mantan Kader PDI Perjuangan Saeful Bahri akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 15 Januari 2025.