Efisiensi Anggaran 49%, Komdigi Tetapkan Program Prioritas

Jakarta, detikai.com - Pemerintahan Prabowo Subianto menetapkan efisiensi anggaran untuk beberapa kementerian dan lembaga. Anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendapat pemotongan 49,57% untuk Tahun Anggaran 2025.

Dengan begitu, anggaran Komdigi menjadi Rp Rp3.838.734.153.000. Penyesuaian efisiensi anggaran Komdigi itu berasas Inpres nomor 1 tahun 2025 dan surat Menteri Keuangan nomor S-37 mengenai efisiensi shopping Kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan anggaran pendapatan dan shopping negara Tahun Anggaran 2025.

"Kemkomdigi mengalami penyesuaian anggaran dengan efisiensi anggaran sebesar 3,84 triliun alias Sebesar 49, 57 persen dari pagu alokasi anggaran tahun anggaran 2025, nan terdiri dari rupiah murni sebesar Rp503,28 miliar, PNBP sebesar Rp519,46 miliar, PHLN sebesar 773,25 miliar, dan BLU sebesar 2,04 triliun," jelas Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail dalam rapat dengan Komisi I DPR, Kamis (13/2/2025).

Efisiensi anggaran membikin Komdigi melakukan reprioritasi pada Program Kerja Prioritas. Mulai dari jasa BTS/Lastmile, akses internet wilayah 3T, operasional Pusat Data Nasional, sistem tata kelola pengendalian PSR (TKPPSE), penanganan konten negatif, literasi digital, digital talent scholarship, danasiwa S2/S3.

Dia menjelaskan untuk program nan terdampak dengan efisiensi tengah dikoordinasikan Komdigi berbareng Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Selain itu, Komdigi dengan anggaran terbatas ini bakal melakukan refocusing anggaran dan review untuk mencegah adanya pembocoran dalam penganggaran. Kementerian juga mengupayakan program dengan pembiayaan lewat pola kemitraan, ialah kerja sama dengan swasta alias badan usaha.

"Ketiga, mengedepankan prinsip kerjasama dan kerjasama agar program kerja menjadi lebih efisien dan suistanable," kata Ismail.

"Yang keempat, kami bakal mengedepankan prinsip efisiensi penguatan peran regulator dan akselerator, serta pemberdayaan ekosistem. kami juga bakal mengusulkan kenaikan izin penggunaan PNBP. Peningkatan PNBP BLU melalui utilisasi jasa terutama jasa BLU BAKTI," dia melanjutkan.

Dalam kesempatan itu, Komdigi juga mengusulkan tambahan anggaran Rp 9,69 triliun. Termasuk di antaranya Rp 280 miliar nan berasal dari biaya PHLN untuk penyelesaian Pusat Data Nasional di area Cikarang.

"Untuk kebutuhan operation dan maintenance lainnya bakal dicarikan pengganti pembiayaan guna memenuhi tanggungjawab serta memastikan kelangsungan operasional jasa publik nan esensial bagi masyarakat antara lain melalui izin penggunaan PNBP dan peningkatan PNBP BLU sebagai utilisasi jasa BLU BAKTI," kata Ismail.

(fab/fab)