Dpr Soroti Job Fair Cikarang Ricuh, Singgung Pengangguran Struktural

Jakarta, detikai.com --

Anggota Komisi IX DPR RI bidang ketenagakerjaan, Nurhadi, menyoroti kericuhan job fair nan digelar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di area Cikarang, pada Selasa (27/5) lalu.

Menurut Nurhadi, kejadian itu mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan sangat mendesak. Di sisi lain, dia menilai pemerintah wilayah semestinya menyadari job fair bukan sekadar arena seremonial tahunan, melainkan representasi masalah besar berjulukan pengangguran struktural.

Oleh lantaran itu, menurut Nurhadi, pendekatannya tidak bisa hanya administratif alias event-based semata. Namun, perlu dilihat sebagai bagian dari strategi berkepanjangan dalam pembangunan ketenagakerjaan daerah.

"Bahwa job fair bukan sekadar arena seremonial tahunan, melainkan representasi dari masalah besar berjulukan pengangguran struktural," kata Nurhadi dalam keterangannya, Senin (2/6).

Selain itu, dia turut mengkritik kericuhan tersebut nan menunjukkan ketidaksiapan manajerial pemerintah wilayah menangani tingginya animo masyarakat terhadap akses kerja.

Politikus Partai NasDem itu menyayangkan kericuhan itu terjadi hanya lantaran berebut scanner kode QR nan berisi daftar perusahaan pembuka lowongan kerja.

"Seharusnya, antisipasi terhadap lonjakan pengunjung, manajemen alur peserta, pengedaran info digital, dan pemecahan titik letak aktivitas sudah menjadi standar minimum dalam penyelenggaraan job fair berskala besar. Apalagi di tengah angin besar PHK seperti ini," katanya.

Nurhadi mendorong solusi jangka pendek buntut animo masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Menurut dia, job fair mestinya digelar secara terdesentralisasi mulai level kecamatan alias area industri.

Selain itu, dia juga meminta pemerintah mengevaluasi kesiapan dan kesesuaian lapangan kerja dengan profil keahlian para pencari kerja. Jika mismatch terlalu tinggi, katanya, pemerintah perlu memperbanyak training vokasional, dan pengarahan karier.

"Dengan nomor pengangguran nan tetap tinggi dan keresahan sosial nan mulai terlihat dalam corak kericuhan seperti ini, job fair ke depan tidak boleh lagi menjadi simbol kepanikan kolektif," kata Nurhadi.

"Job fair kudu menjadi jalan keluar nyata menuju pekerjaan nan layak, aman, dan bermartabat. Bukan hanya seremonial," imbuhnya.

Sementara, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengatakan kepadatan job fair di daerahnya merupakan imbas dari tingginya animo masyarakat. Job fair kerja pertama itu membuka 2.000 lebih lowongan pekerjaan, namun pencari kerja nan datang mencapai lebih dari 25.000 orang.

Dia mengungkap bursa lowongan pekerjaan ini merupakan bagian dari program prioritas 100 hari kerja dengan konsentrasi utama pada upaya menekan nomor pengangguran di wilayah Kabupaten Bekasi.

"Artinya ke depan kita kudu membuka bursa lowongan pekerjaan berikutnya dengan kapabilitas lebih dari 2.000 lowongan pekerjaan," kata Ade di lokasi.

(thr/rds)

[Gambas:Video CNN]