Dki Siapkan Anggaran Rp90 M Untuk Program Sekolah Swasta Gratis

Jakarta, detikai.com --

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp90 miliar untuk program sekolah swasta gratis di 40 lembaga pendidikan nan sudah ditunjuk.

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim namalain Chico Hakim menjelaskan anggaran tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta nan ada.

"Sisanya menunggu APBD Perubahan nan bakal diketok di DPRD akhir bulan ini," kata Chico, Jakarta, Kamis (17/7).

Terkait Peraturan Gubernur (Pergub) soal sekolah swasta gratis, Chico mengatakan paling lambat bakal disahkan dalam dua bulan ke depan.

"Paling lama kurang lebihnya 2 bulan. Proses penyusunan produk hukumnya tetap terus melangkah di dinas berbareng biro hukum," kata Chico.

Sebelumnya, Pemprov  DKI Jakarta mengusulkan Perubahan APBD dalam Rapat Paripurna berbareng DPRD DKI Jakarta pada Rabu (16/7).

Dalam pidatonya di rapat tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan bahwa Total Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,86 triliun, naik sebesar 0,57 persen dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,34 triliun.

Sementara itu, program sekolah swasta cuma-cuma di Jakarta sudah dimulai bertepatan dengan tahun aliran baru, meski Pergub mengenai perihal tersebut belum disahkan.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Taga Radja Gah menjelaskan perihal ini dilakukan dengan tujuan agar setiap anak bisa mulai bersekolah. Taga juga menjelaskan keputusan ini dibuat setelah berbincang dengan pihak sekolah swasta nan ditunjuk.

"Kalau nunggu Pergub dulu kan enggak sekolah, kelak kasihan. Makanya kami kemarin musyawarah sama sekolah swasta. Pergubnya belum ada, tapi Insyaallah kami bakal proses terus," kata Taga.

Setelah berbincang dengan 40 sekolah swasta nan ikut dalam program sekolah gratis, Taga mengatakan seluruhnya setuju dengan keputusan tersebut meski belum ada Pergub.

"Untuk pembayaran memang menunggu Pergub, dan mereka paham. Inilah kerjasama antara masyarakat dengan Pemda. Sebenarnya kan ini untuk membantu wilayah-wilayah nan tidak ada sekolah negerinya," kata Taga.

(antara/kid)

[Gambas:Video CNN]