Disentil Gubernur Soal Ipo, Laba Bank Dki Malah Merosot 23,62%

Jakarta, detikai.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyinggung rencana initial public offering (IPO) PT Bank DKI saat rapat terbatas dengan para dewan mengenai gangguan jasa IT bank itu. Ia mengatakan proses persiapan IPO Bank Pembangunan Daerah (BPD) itu kudu dilakukan maksimal 6 bulan.

Lantas gimana keahlian Bank DKI nan terbaru? Mengutip laporan keuangannya nan berhujung pada periode 31 Desember 2024, Bank DKI mencatatkan penurunan untung bersih tahun melangkah nan dapat diatribusikan kepada pemilik sebesar 23,62% secara tahunan alias year on year (yoy) menjadi Rp779,09 miliar.

Padahal, pendapatan kembang Bank DKI meningkat 8,52% yoy menjadi Rp5,79 triliun. Beban kembang juga ikut terkerek 17,5% yoy menjadi Rp2,94 triliun. Alhasil, pendapatan kembang bersih pun hanya naik tipis 0,50% yoy menjadi Rp2,84 triliun.

Margin kembang bersih alias net interest margin (NIM) pun menyusut menjadi 4,02% pada tahun 2024, dari setahun sebelumnya 4,17%.

Total penyaluran angsuran dan pembiayaan syariah Bank DKI tercatat sebesar Rp53,18 triliun sepanjang tahun 2024. Jumlah itu hanya naik 2,26% yoy dari setahun sebelumnya nan sebesar Rp52 triliun.

Kenaikan tipis angsuran tersebut diiringi dengan kenaikan rasio angsuran bermasalah alias non performing loan (NPL). Dengan NPL gross naik dari 1,76% menjadi 2,54%, dan NPL net naik menjadi 1,06% dari 0,58%.

Pada pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank DKI pun hanya bisa tumbuh di bawah 1%, ialah 0,71% yoy menjadi Rp64,08 triliun.

Rasio pinjaman terhadap simpanan alias loan to deposit ratio (LDR) naik menjadi 83% dari sebelumnya 81,73%.

Prospek IPO Bank DKI

Analis Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan wacana IPO Bank DKI sudah dibahas sejak 2015. Di tahun 2024, bank itu dikabarkan mengincar Rp2,26 triliun hingga Rp3,01 triliun tetapi dimundurkan seiring dengan konsentrasi pada pembentukan golongan upaya bank (KUB) dengan Bank NTT.

Rencana KUB dengan Bank NTT telah batal, lantaran menurut Plt. Direktur Utama, Yohanis Landu Praing, Bank DKI meminta saham hingga 51% persen dan sejumlah kedudukan strategis. Kini, rencana IPO itu disinggung kembali oleh Gubernur Pramono, dan diminta untuk direalisasikan dalam enam bulan.

Audi memandang IPO Bank DKI dalam waktu dekat bakal menghadapi serangkaian gejolak ketidakpastian pasar seperti kebijakan tarif AS, suku kembang tinggi, dan kekhawatiran perlambatan ekonomi. Dengan demikian, dia mengatakan penanammodal saat ini berhati-hati pada saham nan sensitif terhadap ekonomi makro, seperti perbankan.

"Bahkan big bank saat ini tetap terus dijual oleh asing sehingga kami mengkhawatirkan serapan biaya tidak tercapai," kata Audi keetika dihubungi detikai.com, Rabu (10/4/2025).

Belum lagi, ketidakpastian dunia saat ini mendorong alokasi investasi nan lebih stabil, seperti safe haven alias free risk seperti obligasi negara.

Kemudian, Audi menyebut daya tarik dari Bank DKI dikhawatirkan tetap kalah jika dibandingkan dengan 4 big bank RI (BMRI, BBRI, BBNI, & BBCA), nan saat ini tengah terkoreksi.

"Sehingga ada baiknya pertimbangan kondisi ekonomi makro nan lebih kondusif untuk melakukan IPO agar serapan biaya nan lebih maksimal," ungkapnya.

Analis Mirae Asset, Handiman Soetoyo menilai rencana IPO Bank DKI susah dilaksanakan dalam waktu dekat. Menurutnya, valuasi Bank DKI bakal bersaing dengan kedua BPD nan sudah tercatat di BEI.

"Setahu saya Bank DKI pernah ada rencana IPO namun berambisi di valuasi Price to Book Value (PBV) minimal 1 kali. Sedangkan sesama BPD selama beberapa tahun terakhir diperdagangkan dengan valuasi PBV jauh di bawah 1 kali," terang Handiman saat dihubungi detikai.com, Rabu (9/4/2025).

Ia menjelaskan saat ini saham BPD lainnya, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) diperdagangkan di PBV 0,52 kali, sedangkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) di PBV 0,58 kali. Artinya saham BJTM hanya 52% dari nilai bukunya, dan BJBR hanya 58% dari nilai bukunya.

"Investor tentu bakal membandingkan valuasi Bank DKI dengan kedua bank tersebut," ungkap Handiman.

detikai.com telah menghubungi Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim mengenai pernyataan Pramono tersebut, tetapi belum memberikan tanggapan sampai saat buletin ini ditayangkan. Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo juga tidak menanggapi permintaan keterangan dari detikai.com.

(ayh/ayh)

Next Article Intip Nasib Bank Kecil & Menengah RI di Tengah Perang Likuiditas