Di Markas Pbb, Pinka Haprani Dpr Singgung Tantangan Perjuangkan Kesetaraan Gender

• 

• Berita

• Politik

Minggu, 16 Maret 2025 - 15:42 WIB

Jakarta, detikai.com - Delegasi DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) menghadiri sidang komite status wanita di Markas PBB, Amerika Serikat (AS). Anggota BKSAP DPR RI Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari namalain Pinka Haprani dapat kesempatan bicara di forum PBB.

Pinka menyoroti tetap banyaknya tantangan dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Momen itu disampaikan Pinka berbareng sejumlah personil BKSAP DPR RI mengikuti sidang Komite Status Perempuan ke-69 untuk sesi parlemen di markas Besar PBB, New York, AS, pada Rabu, 12 Maret 2025.

“Merupakan suatu kehormatan untuk berada di sini berbareng Anda semua hari ini. Tema pertemuan tahun ini tepat waktu,” kata Pinka Haprani, dalam keterangannya, dikutip pada Minggu, 16 Maret 2025.

Saat sidang sesi 1, delegasi parlemen negara-negara dunia nan datang membahas partisipasi wanita dalam politik. Hal itu dengan sasaran representasi wanita nan lebih setara dan inklusif dalam pengambilan kebijakan negara.

Di forum tersebut, Pinka mengatakan tema nan diambil dalam sidang kali ini sangat relevan. “Tema tersebut juga mengingatkan saya pada tokoh feminis terkemuka di Indonesia berjulukan Raden Ajeng Kartini,” jelas Pinka.

Dia menceritakan perjuangan RA Kartini agar wanita mendapatkan kewenangan nan tak setara di era kolonialisme kolonialisme Belanda.

“Pada tahun 1905, Kartini mengatakan bahwa kita tidak dapat kembali ke masa ketika wanita diperlakukan tidak adil. Kata-katanya sangat relevan dengan bumi kita saat ini,” tutur Cicit Bung Karno itu.

Menurut dia, sudah lebih dari satu abad sejak Kartini menyuarakan kesetaraan gender, demikian pula sudah 30 tahun berlalu sejak Deklarasi Beijing, tapi kesetaraan kelamin tetap jadi rumor nan belum terselesaikan.

“Kesetaraan kelamin tetap menghadapi tantangan berat di bumi dengan struktur patriarki. Maka tindakan afirmatif sangat krusial dalam mengatasi halangan sistematis nan meminggirkan perempuan,” ujar Anggota Komisi XI DPR itu.

Lebih lanjut, Pinka mengatakan personil parlemen kudu memaksimalkan pengawasan legislasi dan kegunaan anggaran untuk mempromosikan mencapai kesetaraan kelamin dan pemberdayaan perempuan.

“Dalam mengatasi kemunduran dan ancaman alias tantangan terhadap rumor kesetaraan gender, kami DPR RI mau menyoroti tiga tindakan transformatif nan diambil oleh Parlemen Indonesia,” ujar politikus PDIP itu.

Forum sidang di markas besar PBB itu berjalan pada 10-21 Maret 2025. Secara keseluruhan, negara-negara sedunia bakal menyoroti 30 tahun perjalanan Beijing Declaration and Platform for Action (BPFA). (Ant)