Deretan Nama Masuk Bursa Calon Ketua Umum Ppp

detikai.com, Jakarta - Menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nan dijadwalkan berjalan antara Agustus-September 2025, sejumlah nama mulai masuk dalam bursa calon ketua umum (Caketum). Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy, menyebut ada delapan nama mencuat, tiga dari internal ialah Sandiaga Uno, Arwani Thomafi, dan Taj Yasin, sementara lima lainnya berasal dari eksternal.

“Dari Eksternal Gus Ipul, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Marzuki Alie, dan Agus Suparmanto. Nama nan muncul tingkat agresivitasnya berbeda. Ada nan sudah sosialisasi. Ada nan baru sowan para sesepuh ulama. Ada nan sudah konsolidasi. Ada nan sudah niat, kemudian ngerem,” kata Rommy saat dikonfirmasi, Kamis (15/5/2025).

Ia mengatakan, PPP kudu membuka diri terhadap tokoh eksternal dalam bursa calon ketua umum (ketum) PPP pada muktamar mendatang.

“PPP kudu fleksibel. Di samping internal, PPP kudu membuka diri untuk sourcing Caketum dari luar partai. Tidak perlu kaku memegangi AD/ART nan mensyaratkan Caketum kudu pernah duduk 1 periode kepengurusan sebagai Pengurus Harian DPP alias Ketua Majelis. Karena AD/ART itu bukan kitab suci,” ujarnya.

Rommy menyatakan dirinya mendorong wajah baru dan bukan orang internal untuk menjadi Ketum.

"Saya sendiri lebih memilih untuk mendorong wajah baru untuk memimpin partai. Karena PPP butuh daya baru. Energi besar. Bukan untuk berjalan. Tapi untuk melompat," kata Rommy.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Tengku Amri M. Ali, menyatakan, bunyi 20 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP nan menghendaki sosok ketua umum baru dari luar partai adalah tidak benar. Dia menyebut, pihak nan mengatakan perihal demikian sebagai oknum dan menduga perihal itu disampaikan demi kepentingan pribadinya.

“Tidak ada 20 DPW nan menyatakan support kepada calon ketua umum dari luar. Ini ulah oknum PPP nan mau membikin gaduh, menggunakan nama pengurus wilayah demi kepentingan pribadinya,” kata Amri kepada awak media di Jakarta, seperti dikutip Kamis (15/5/2025). 

Menurut Amri, keputusan DPP PPP mengenai pencalonan ketua umum nan bakal dipilih saat Muktamar mendatang adalah senada dengan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) nan telah digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, pada 13–15 Desember 2024.

Dalam Mukernas tersebut, telah diputuskan bahwa tidak ada perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, terutama mengenai syarat pencalonan Ketua Umum PPP.

“Kami tetap berpegang teguh pada hasil Mukernas. Tidak ada perubahan AD/ART, dan itu sudah final. Jangan ada nan coba-coba usik keputusan kolektif partai,” tegas dia.

Amri pun menyayangkan, tindakan sekelompok pihak nan disebutnya sebagai petualang politik di partainya. Dia menegaskan, tindakan itu sebagai upaya inkonstitusional nan tidak mencerminkan nilai-nilai kepartaian.

“Kami menolak dengan tegas manuver segelintir petualang politik. Cara-cara nan dilakukan sangat tidak terhormat dan bermaksud mengambil alih PPP secara inkonstitusional,” ungkap Amri.

Sejatinya, lanjut Amri, PPP adalah partai nan terbuka terhadap aspirasi dari beragam komponen bangsa nan mau berasosiasi dan berkhidmat untuk partai.

Namun keterbukaan kudu tetap dijalankan sesuai dengan sistem dan konstitusi partai sebagaimana organisasi nan sehat dan demokratis.

“Silakan beraspirasi, tapi jangan langgar konstitusi partai. PPP bukan milik sekelompok orang, ini rumah besar umat. Maka semua proses kudu dilakukan dengan terhormat dan sesuai aturan,” minta dia.