Demul: Butuh Rp8 T Bebaskan Wilayah Sungai Jabar Penyebab Dki Banjir

Jakarta, detikai.com --

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan butuh anggaran sekitar Rp8 triliun untuk membebaskan bangunan-bangunan nan berdiri di daerah aliran sungai (DAS) di Jawa Barat.

Berdasar info nan dimilikinya, Dedi menyebut bangunan-bangunan nan berdiri di DAS mempunyai izin mendirikan gedung (IMB) lantaran terjadi perubahan peruntukan lahan.

"Daerah aliran sungai nan menyebabkan banjir, baik di Jakarta, Bekasi, dan Karawang ialah berubahnya peruntukan lahan, seluruh wilayah aliran sungai itu berasas info nan saya miliki, itu sudah berisi rumah, perumahan, ber-IMB, bersertifikat," kata Dedi dalam Rapat Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Jakarta, Selasa (17/6).

"Kalau ditotalkan penggantian jika ada penggantiannya itu memerlukan Rp8 triliun," imbuh dia.

Namun, Dedi saat ini enggan membicarakan soal penggantian untuk pembebasan. Ia hanya menyebut siapapun nan membangun rumah di wilayah aliran sungai telah melakukan pelanggaran berat.

Dedi juga menyinggung soal kejadian masyarakat rentan miskin nan mendirikan gedung di bantaran sungai. Ia mengaku bakal memindahkan masyarakat-masyarakat tersebut ke rumah-rumah nan disiapkan Pemprov Jabar.

"Sehingga ini saya sinergikan dengan program perumahan bagi rakyat miskin nan saya siapkan, sehingga mereka saya angkat kemudian kelak saya pindahkan ke rumah-rumah itu, dan itu juga kita memerlukan waktu saya targetkan tahun depan sudah selesai," kata Dedi.

Dedi mengatakan para wali kota dan bupati butuh keberanian untuk membongkar rumah penduduk nan berada di bantaran agar normalisasi sungai bisa dilakukan.

"Kalau tidak punya keberanian, tidak bisa bongkar satu rumah pun, dan itu kita kudu melawan arus publik. Tetapi secara kebetulan, arus publiknya hari ini memberikan support nan penuh pada negara untuk mengembalikan kembali normalisasi sungai," katanya.

(dal)

[Gambas:Video CNN]