Dedy Mulyadi: 69 Siswa 'nakal' Masuk Barak Militer, Mereka Happy

Bandung, detikai.com --

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan saat ini ada 69 siswa terlibat kenakalan nan mengikuti program pembinaan di barak militer.

Rinciannya 39 siswa SMP di Kabupaten Purwakarta dan 30 siswa SMP dan SMA di Kota Bandung.

"Di Purwakarta ada 39. Hari ini di sini (Bandung) ada 30," kata Dedi usai menjadi pembina upacara Hari Pendidikan Nasional, di Rindam III Siliwangi, Jalan Manado, Kota Bandung, Jumat (2/5).

Dedi menyatakan para pelajar nan ikut pembinaan di barak ini senang. Menurutnya, semua kebutuhan para siswa tetap terpenuhi selama pembinaan.

"Dan mereka saya lihat sangat happy hari ini. Gimana enggak happy, gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem belajarnya cukup, sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolahnya, cuman gurunya aja ngajarnya di sana," ujarnya.

Dedi mengatakan para pelajar nan ikut dalam program ini merupakan pelajar tingkat SMP dan SMA. Ia menyebut waktu pembinaan tergantung dari masing-masing siswa.

"Ya tergantung perkembangannya, bisa jadi ada nan sudah sebulan udah bugar, udah baik ada. Bisa jadi tiga hari udah baik. Kan tergantung. Jadi tergantung kelak anaknya," katanya.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan para orang tua bisa mendaftarkan anaknya nan mau dibawa ke barak militer. Para orang tua kudu menyatakan diri tidak lagi miliki kesanggupan untuk mendidik anaknya tersebut.

"Artinya bahwa nan diserahkan itu ialah, siswa nan oleh orang tuanya sudah tidak bisa lagi mendidik. Jadi jika orang tuanya tidak menyerahkan, tidak menerima. Itu kan orang tuanya datang, ke Dinas Pendidikan, kemudian ke Bupati, kemudian berkumpul di Kodim. Kemudian kemarin langsung dimasukkan ke barak Resimen Kostrad," katanya.

Dana operasional kepala daerah

Dedi menjelaskan payung norma program pembinaan di barak ini sudah terwakili dengan surat info ke sekolah dan surat pernyataan dari orang tua bermaterai.

"Kalau bicara soal payung hukum, kan nan menyerahkan adalah orang tuanya lewat surat keterangan bermaterai. Artinya bahwa, pemerintah wilayah dan jejeran TNI dan Polri, itu mengelola, mendidik anak-anak, nan dititipkan oleh orang tuanya. Itu juga sudah payung hukum," katanya.

Dedi menambahkan saat ini anggaran pembinaan tersebut memakai biaya operasional dirinya dan para kepala wilayah di wilayah Jabar. Ia mengaku bakal memasukkan program tersebut ke perubahan anggaran wilayah pemerintah provinsi.

"Sementara ini, saya support, bupati juga support, dari biaya operasional mereka ya, Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional dia support. Tapi kelak di perubahan anggaran mungkin dimasukkan ke dalam sistem, nan krusial jalan dulu," katanya.

Dedi mengatakan pembinaan militer bagi para pelajar nan bandel ini tidak bersenggolan dengan sisi aspek perlindungan anak. Ia tak bakal membatalkan program ini meski banyak mendapat kritik.

"Kan sekolah sudah punya kurikulumnya masing-masing. Kan ini nan bergerak menyerahkan kepala sekolahnya. Mereka kan sudah ada kurikulum. Terus problemnya apa sih? Dari sisi perlindungan anak kan enggak ada problem," katanya.

"Gini deh, Paskibra dilatih siapa? TNI. Terus kemudian, kita ada sekolah SMA loh, nan kemudian sistem pendidikannya dikelola tentara. Sekolah Taruna Nusantara. Kan sistem pendidikannya model semi militer. Jadi bukan perihal baru," sambung dia.

Politikus Gerindra itu menyatakan bakal berfokus pada siswa nan nakal. Namun, Dedi tidak menutup kemungkinan program ini bakal menjaring para pelajar nan "gemulai".

"Ya kita satu-satu dulu. memang ada komentar di media sosial 'Pak gubernur, anak-anak nan gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya, bisa saja, nan krusial ini konsentrasi dulu deh nan bikin resah, lantaran kriminalnya udah pembunuhan," katanya.

(fra/csr/fra)

[Gambas:Video CNN]