Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Suami Jadi Syarat Terima Bansos Di Jabar

Jakarta, detikai.com --

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengusulkan syarat vasektomi bagi suami sebagai syarat keluarganya bisa menerima support sosial (bansos) hingga beasiswa.

Vasektomi adalah metode kontrasepsi permanen pada laki-laki nan dilakukan dengan memutus alias menutup saluran vas deferens, ialah saluran nan mengangkut sperma dari testis ke penis.

"Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina. Harus laki-lakinya. Kenapa kudu laki-laki? Karena misalnya kelak perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya alias lainnya," kata Dedi di Bandung, Senin (28/4) dikutip dari Antara.

Dedi memerintahkan jajarannya untuk memeriksa info terlebih dulu apakah sang suami juga sudah menjalani Keluarga Berencana (KB) dengan vasektomi.

"Jadi ketika kelak kami menurunkan bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB alias belum. Kalau sudah ber-KB boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dulu," ujarnya.

"KB-nya kudu KB laki-laki, KB pria. Ini serius. Walaupun saya tidak punya istri, saya berpihak kepada kaum perempuan, tapi wanita nan mempunyai tekad kuat mewujudkan kualitas dan kesejahteraan keluarga," kata Dedi menambahkan.

Dedi bertujuan agar pemberian support pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak alias satu family saja, mulai dari support kesehatan, kelahiran, hingga support lainnya, family nan itu-itu saja.

"Jadi seluruh support pemerintah kelak bakal diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin family itu-itu juga. nan dapat beasiswa, nan support melahirkan, perumahan keluarga, support non-tunai family dia, kelak duit negara mikul di satu keluarga," ujarnya.

Kebijakan ini dinilai Dedi sebagai jalan keluar, lantaran saat ini family tidak bisa banyak nan melahirkan dengan langkah operasi sesar, nan per tindakannya sedikitnya Rp25 juta.

"Uang segitu bisa untuk bangun rumah kan. Makannya berhentilah bikin anak jika tidak sanggup, menafkahi dengan baik," ucap Dedi Mulyadi.

Dedi juga mengungkapkan rencana kebijakan KB itu dalam rapat koordinasi bagian kesejahteraan rakyat berjudul "Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah" di Pusdai Jawa Barat.

Hadir Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

"Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata family miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp2 miliar tetap tidak punya anak. Saya pernah menemukan satu family punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka berjumpa dengan anak-anak nan jualan kue di alun-alun. Akhirnya saya berjumpa dengan orang tuanya nan lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak dan rupanya ibunya lagi mengandung lagi nan ke-11," ucap Dedi.

Dedi mengungkapkan nantinya bakal ada beragam support nan bakal diberikan pada masyarakat, seperti sambungan listrik baru, beasiswa, support rumah tidak layak huni, serta support lainnya, namun disyaratkan untuk mengikuti Program KB terlebih dahulu.

"Ada sekitar 150 ribu penerima support sambungan listrik baru dari Pemprov. Syaratnya, boleh tapi kudu KB dulu. Anak-anaknya kelak ada nan beasiswa, boleh tapi ibunya kudu KB dulu. Nanti misalnya ada penerima support tetap usia produktif, boleh tapi kudu KB dulu. Nanti ada support rutilahu terintegrasi provinsi dan kabupaten/kota, boleh tapi kudu KB dulu," ucap Dedi.

Dedi juga menyampaikan rencananya untuk memilih desa nan memenuhi syarat Desa Istimewa. Salah satu item dalam kriteria Desa Istimewa adalah kesertaan KB.

Desa nan sukses adalah desa nan sukses dalam KB, pelayanan pendidikan rakyat, kesehatan warga, tidak ada nomor kematian ibu, tidak ada kematian anak, tak ada stunting, pengelolaan sampah baik, dan beberapa parameter penilaian lain.

"Pak Menteri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar bakal memberikan bingkisan stimulus pembangunan sebesar Rp10 miliar untuk Desa Istimewa. Penilaian bakal dimulai dari desa, dari kecamatan. Juara kecamatan bakal mendapat bingkisan Rp200 juta. Juara kabupaten/kota bakal mendapat bingkisan stimulus Rp1 miliar. Dan, kelak bakal diumumkan desa nan paling sukses dan desa nan paling gagal," ujarnya.

(fra/antara/fra)

[Gambas:Video CNN]