Dedi Mulyadi: Tidak Ada Kebijakan Vasektomi Untuk Bansos

Jakarta, detikai.com --

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada kebijakan nan mensyaratkan vasektomi untuk penduduk penerima support sosial (bansos).

Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen pada laki-laki nan dilakukan dengan memotong alias menyumbat saluran sperma (vas deferens) sehingga sperma tidak mencapai air mani saat ejakulasi.

"Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu. Bisa dilihat di media sosial saya," kata Dedi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5).

Terkait bansos, dia mengusulkan penerima faedah nan mempunyai banyak anak, ikut program Keluarga Berencana (KB). Program KB, kata dia, bukan hanya vasektomi.

"Para penerima support nan anaknya banyak, diharapkan berfamili berencana, dan berfamili berencana itu, jika bisa melakukan laki-laki, dan tidak vasektomi saja. kan ada nan lain. Ada pengaman," ujarnya.

Pernyataan vasektomi sebagai syarat penerima bansos sempat disampaikan Dedi beberapa waktu lalu.

"Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina [karena nan 'doyan' pasti suaminya]. Harus laki-lakinya. Kenapa kudu laki-laki? Karena misalnya kelak perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya alias lainnya," kata Dedi, Senin (28/4) dikutip dari Antara.

Hal itu kemudian menuai kritik. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan tidak ada peraturan nan mengatur vasektomi suami menjadi syarat penerima bansos.

"Enggak ada, enggak ada. Enggak ada syarat itu," kata Cak Imin sapaan akrabnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (3/5).

Cak Imin menegaskan pemberian bansos kudu mengikuti patokan nan bertindak dan tidak boleh membikin patokan sendiri untuk memberikan bansos.

(yoa/isn)

[Gambas:Video CNN]