Deddy Sitorus Sebut Ada 'utusan' Minta Hasto Mundur Dari Sekjen-jokowi Jangan Dipecat Dari Pdip

• 

• Berita

• Politik

Rabu, 12 Maret 2025 - 16:02 WIB

Jakarta, detikai.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus mengaku ada pihak nan meminta Hasto Kristiyanto mundur dari kedudukan Sekjen PDIP. Hal tersebut disampaikan Deddy dalam konvensi pers di DPP PDIP, pada Rabu, 12 Maret 2025.

"Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan nan menemui kami, menunjukkan bahwa Sekjen kudu mundur," kata Deddy.

Tak hanya itu, pihak nan tidak disebutkan namanya itu juga meminta Joko Widodo (Jokowi) agar tak dipecat dari PDIP. Kemudian, kata Deddy, ada 9 orang PDIP nan menjadi sasaran polisi dan KPK.

"Lalu jangan pecat Jokowi dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDIP nan menjadi sasaran dari pihak kepolisian dan KPK," ujarnya.

Deddy menyebut orang nan meminta itu bukan orang sembarangan. Maka, PDIP menilai kasus nan menjerat Hasto merupakan tindakan sewenang-wenang.

"Jadi itu lah salah satu dan itu disampaikan oleh orang nan sangat berwenang. Dan itulah juga nan menjadi kepercayaan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan nan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan," kata Deddy.

"Karena semestinya jika memang KPK mau menjadi lembaga nan sebenar-benarnya mau menegakkan hukum, maka sungguh banyak persoalan-persoalan nan bisa dipecahkan oleh KPK," imbuhnya.

Dalam kesempatan nan sama, Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy memberikan support penuh kepada Hasto untuk menghadapi proses norma nan melangkah di KPK. PDIP, selalu menegakkan konstitusi dan kerakyatan di Indonesia.

"Partai menempatkan proses norma ini sebagai bagian dari perjuangan untuk menegakkan konstitusi dan kerakyatan di Indonesia," ujar dia.

PDIP juga percaya proses norma nan melangkah di KPK ini ada unsur politis. Bahkan, politik balas dendam. 

"Kami meyakini proses nan sedang melangkah ini adalah corak pembajakkan fungsi-fungsi penegakkan norma untuk kepentingan politik alias apalagi balas dendam politik atas sikap politik PDIP dalam menegakkan patokan internal nan berujung pada pemecatan sejumlah kader partai," tuturnya.