Datang Ke Dpr, Ojol Ngeluh Dieksploitasi Aplikator

Jakarta -

Koalisi Ojol Nasional (KON) mengeluhkan kejelasan status dengan pihak aplikator penyedia jasa layanan transportasi. Keluhan itu mereka sampaikan langsung ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Ketua Dewan Presidium Pusat KON Andi Gustianto mengatakan, statusnya belum juga diakui pemerintah secara de jure. Menurutnya, ojek online berpotensi dieksploitasi pihak aplikator tanpa adanya kejelasan status.

"Karena kita memandang sekarang ini, kita ini dieksplotasi, baik secara bentuk dan psikologis," kata Andi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Ia mengatakan, pemanfaatan nan dilakukan aplikator melalui beragam promo nan merugikan para ojol. Namun begitu, Andi menilai perihal tersebut wajar dilakukan lantaran aplikator mengedepankan prinsip bisnis.

Akan tetapi, nasib para ojol di lapangan tidak terlindungi. Pasalnya, ojol tidak mempunyai status nan jelas dan tidak ada izin nan spesifik melindungi para pengemudi ojol.

"Kita tidak terlindungi, jadi sah-sah saja lantaran tidak ada regulasinya kok untuk mereka. Jadi ya sah-sah saja mereka melakukan pemanfaatan ke kita," tegasnya.

Namun begitu, Andi mengakui kehadiran aplikator tetap dibutuhkan lantaran membuka banyak lapangan kerja. Akan tetapi, dia berambisi DPR dapat menelurkan solusi untuk menjembatani kepentingan ojol dan upaya nan dijalankan aplikator.

"Saya minta, dipikirkan bersama-sama DPR gimana terciptanya keseimbangan, upaya ini sebetulnya bisa berjalan, namun ada juga keadilan bagi kawan-kawan ojol," tutupnya.

(kil/kil)