Dampak Tingginya Emisi Gas Rumah Kaca, Dirjen Perhubungan Darat Dorong Elektrifikasi Transportasi Publik

Sedang Trending 14 jam yang lalu
ARTICLE AD BOX

detikai.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, berupaya menekan emisi gas rumah kaca (GRK) alias karbon pada transportasi publik. Diketahui, sektor transportasi menyumbang 15 persen sumber emisi GRK.

Sekretaris Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani mengatakan, saat ini rumor rendahnya kualitas udara di area perkotaan Indonesia, menjadi prioritas nan perlu segera ditangani pemerintah. Pada 2022, tingkat konsentrasi Particulate Matter (PM) Jabotabek mencapai 2.5.

“Rata-rata konsentrasi PM 2.5 pada 2022 di Indonesia adalah 6,1 lebih tinggi dibandingkan pemisah atas nan diperkenankan oleh WHO,” ujar Ahmad Yani saat menutup studi elektrifikasi transportasi publik ITDP, Pekanbaru, Kamis (19/6/2025).

Ahmad Yani menjelaskan, tingginya konsentrasi PM mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat dan bakal menghalang pencapaian Indonesia emas 2045. Berdasarkan Rhodium Group 2021 Sektor transportasi menyumbang kurang lebih 15 persen emisi GRK, sebanyak 12 persen berasal dari sektor transportasi jalan.

“Tingginya ketergantungan atas daya fosil sebesar kurang lebih 338,4 juta barel per tahun menjadi salah satu aspek tingginya tingkat emisi. Pada transportasi darat di mana perihal tersebut diperparah lagi dengan tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan,” jelas Ahmad Yani.

Ahmad Yani mengakui tingginya pertumbuhan kendaraan disebabkan belum optimalnya jasa transportasi publik, khususnya di wilayah perkotaan. Tingginya emisi GRK pada sektor transportasi darat disebabkan beberapa seperti tingginya keluaran emisi GRK kendaraan bermotor, jumlah kendaraan bermotor nan meningkat, serta tingginya kebutuhan daya pada simpul dan akomodasi penunjang transportasi.

“Mengantisipasi tingginya keluaran emisi GRK pada kendaraan bermotor, maka pemerintah menargetkan penurunan tingkat keluaran emisi GRK pada kendaraan motor melalui beberapa kebijakan,” ucap Ahmad Yani.

Selengkapnya